JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyuarakan perlunya revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan alasan meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan dan lemahnya arah kebijakan pangan nasional.
Berbicara dalam Forum Legislasi bertajuk “DPR RI Segera Bahas RUU Pangan untuk Mendukung Program Pemerintah”, yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (20/5/2025), Johan menyatakan bahwa UU Pangan saat ini belum cukup menjamin ketahanan, apalagi kedaulatan pangan nasional.
“Kalau Bung Karno bilang, pangan itu hidup matinya sebuah bangsa. Tapi undang-undang kita belum mampu menjamin ketahanan, apalagi kedaulatan pangan,” kata Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Menurutnya, dominasi produk impor tak kunjung berkurang, sementara keberpihakan terhadap petani lokal minim. Johan menyebut UU Pangan 2012 tidak memiliki perangkat sanksi yang cukup kuat untuk menindak praktik impor berlebihan, yang dinilai merugikan produsen dalam negeri.
Negara Tidak Bisa Menyerah pada Mekanisme Pasar
Johan menekankan bahwa pengelolaan pangan seharusnya menjadi tanggung jawab negara, bukan semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar. Ia mengacu pada prinsip konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya strategis, termasuk pangan.
“Negara harus hadir, memimpin, dan menjamin bahwa rakyat terlindungi dalam urusan pangan,” tegasnya.
Johan mengidentifikasi tiga kelemahan utama dalam UU Pangan yang berlaku: orientasi lemah terhadap produksi nasional, ketiadaan sanksi atas kebijakan impor yang merugikan, serta absennya penguatan prinsip penguasaan negara atas pangan. Ia juga mengkritik kebijakan cadangan pangan nasional yang dinilai tidak proporsional.
“Bulog hanya diberi mandat menyerap 3 juta ton dari total produksi 19 juta ton. Lalu, bagaimana dengan 16 juta ton sisanya?” ujarnya, menyentil rendahnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang tidak berpihak pada petani.
Retorika Swasembada Dinilai Tak Sejalan dengan Realita
Johan mempertanyakan klaim pemerintah terkait penghentian impor beras, dengan merujuk pada realitas harga beras yang tetap tinggi di dalam negeri. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia masih mengandalkan impor sejumlah komoditas vital seperti kedelai, gula, daging, dan bawang putih.
Sebagai solusi jangka panjang, Johan mendorong RUU Pangan yang sedang disiapkan DPR untuk menetapkan batas kuantitatif impor, prosedur pengawasan yang ketat, dan orientasi strategis menuju swasembada pangan. Ia menekankan pentingnya kebijakan pangan yang berdaulat dalam menghadapi krisis global, konflik geopolitik, dan ancaman perubahan iklim.
Lebih lanjut, Johan mengusulkan pembentukan Kementerian Pangan yang bertugas mengoordinasikan kebijakan lintas sektor, dengan mengintegrasikan fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Bappenas dalam satu institusi teknis.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Bulog tetap harus dipertahankan dan diperkuat sebagai instrumen utama negara dalam menjaga stabilitas pangan.
Sebagai penutup, Johan mengusulkan grand design ketahanan pangan berbasis empat pilar strategis: produksi nasional yang berdaulat dan berkelanjutan, distribusi yang adil dan terkendali, konsumsi bergizi berbasis pangan lokal, serta cadangan yang tangguh dan mandiri. Ia juga mendorong agar lahan pertanian berkelanjutan ditetapkan sebagai prioritas nasional dalam tata ruang wilayah.
“Pangan adalah soal hidup mati bangsa. Negara tidak bisa hanya menjadi penonton. Ini mandat konstitusi,” ujar Johan, menegaskan kembali urgensi pembaruan UU Pangan. ***
