JAKARTA, PARLE.CO.ID – Badan Kerja Sama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan tinjauan tajam terhadap tujuan aktualisasi investasi se-Indonesia di garis waktu 2026, yang ditetapkan sebesar Rp1.900 triliun.
Parlemen Desak Pemerintah Pastikan Dana Masuk Rp1.900 Triliun Serap Ahli Teknologi Dalam Negeri dan Turunkan Angka Menganggur
Dalam sesi pertemuan dengar kabar (RDP) yang diadakan di Gedung Nusantara, Senayan, para wakil rakyat menekankan bahwa sukses investasi tidak boleh hanya dinilai dari besaran nominal yang terhimpun, melainkan dari sejauh mana dana masuk tersebut sanggup menggelar peluang kerja bagi masyarakat Nusantara.
Fokus pada Bobot Investasi, Bukan Sekadar Jumlah
Perwakilan Komisi VI DPR RI menggarisbawahi bahwa seiring kenaikan signifikan target dibanding tahun sebelumnya, otoritas pusat wajib lebih selektif dalam menarik penanam modal. DPR menuntut adanya kesepakatan tertulis dan mengikat tentang penyerapan sumber daya manusia dari dalam negeri, terlebih saat sektor teknologi sedang didera gelombang restrukturisasi skala global.
“Kami sejalan sepenuhnya dengan pencapaian target Rp1.900 triliun ini, namun harus ada dampak lanjutan yang nyata. Jangan sampai bangunannya berdiri di bumi kita, namun para pekerjanya mayoritas dari luar negara. Investasi harus menjadi jawaban bagi problem pengangguran, bukan cuma catatan kemajuan di atas lembaran kertas,” ujar salah satu pemimpin sidang dalam forum tersebut.
Bentengi Para Ahli Teknologi yang Terdampak Restrukturisasi
Perhatian khusus diarahkan pada para pekerja di ranah teknologi atau fase ‘winter’ yang masih menyisakan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Komisi VI meminta Kementerian Urusan Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengarahkan investasi luar negeri di bidang digital dan pabrikasi modern agar mampu menampung keahlian digital warga negara yang kini kehilangan pekerjaan.
Para wakil rakyat mengharapkan pendanaan tahun 2026 ini menjadi momen pembaharuan keahlian bagi tenaga kerja lokal agar dapat merambah industri pabrik berbasis teknologi canggih yang masuk ke Indonesia.
Giatkan Pembagian Merata di Luar Pulau Jawa
Di samping isu sumber daya manusia, parlemen juga menagih janji pemerintah menyangkut persebaran kegiatan investasi yang merata. Sesuai dengan fokus pengembangan se-Indonesia di tahun 2026, Komisi VI mendorong supaya persentase investasi di wilayah Indonesia bagian Timur, contohnya Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, agar terus ditingkatkan lewat berbagai cara insentif yang sesuai bagi para penyetor modal.
Poin-Poin Hasil Pertemuan
Di penghujung RDP, Komisi VI DPR RI menyepakati beberapa butir penting untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, termasuk di antaranya:
Verifikasi Data: Keharusan memberikan laporan periodik menyangkut jumlah serapan karyawan lokal dari setiap lini investasi yang baru terbentuk.
Perlindungan Keahlian Digital: Penyusunan kerangka kerja khusus untuk memikat investasi di bidang pusat data dan semikonduktor yang diwajibkan untuk merekrut pakar teknologi dari dalam negeri.
Pemantauan di Lokasi: DPR akan melancarkan pemeriksaan mendalam ke beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) demi memastikan pemenuhan janji para investor terhadap kesejahteraan pekerja di kawasan masing-masing. (A-1)
