BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

Sabtu, 18 April 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

    Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

    Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

    BerandaUncategorizedDPR Desak Kementerian PKP Perjelas Program Tiga Juta Rumah Per Tahun

    DPR Desak Kementerian PKP Perjelas Program Tiga Juta Rumah Per Tahun

    -

    JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera menyusun narasi yang tegas dan seragam terkait program pembangunan tiga juta rumah per tahun. Langkah ini dinilai krusial untuk menghindari kebingungan di masyarakat mengenai tujuan dan pelaksanaan program tersebut.

    Menurut Syaiful, hingga kini program tersebut belum memiliki kejelasan konsep yang matang. Hal ini terutama terlihat dari belum adanya dokumen peta jalan (roadmap) atau blueprint yang menjadi panduan pelaksanaan program, yang juga belum diterima oleh Komisi V DPR.

    Kebingungan di Masyarakat

    Syaiful mengungkapkan adanya kesalahpahaman di masyarakat mengenai program ini. “Ada masyarakat yang salah paham dan mengira program tiga juta rumah berarti pemberian rumah secara gratis,” ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Jumat (10/1/2025).

    Ia menambahkan, kebingungan tersebut turut memengaruhi sektor pengembang perumahan. Pada rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada 3 Desember 2024, Syaiful menyampaikan keluhan dari asosiasi pengembang tentang pembatalan pemesanan rumah oleh calon pembeli.

    “Bahkan, beberapa calon pembeli membatalkan pembayaran uang muka (DP) karena berharap mendapatkan rumah gratis dari program tersebut,” ujarnya.

    Pentingnya Roadmap yang Jelas

    Meski mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Maruarar Sirait, Syaiful menekankan pentingnya menyusun roadmap yang konkret untuk memastikan program dapat berjalan optimal. “Tanpa peta jalan yang jelas, target program ini akan sulit tercapai,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

    Pendekatan Kelembagaan

    Selain itu, Syaiful juga menyoroti perlunya pendekatan kelembagaan yang kuat dalam pelaksanaan program. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif personal Menteri PKP.

    “Sebagai proyek besar, gerakan kelembagaan sangat diperlukan agar target program lebih mudah tercapai,” pungkasnya.

    Dengan kejelasan narasi dan koordinasi kelembagaan yang solid, diharapkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (P-01)

     

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI