Menko Polkam Djamari Chaniago instruksikan Pemprov Kalbar perkuat pencegahan Karhutla 2026. Data menunjukkan 10.600 hektare lahan terbakar hingga Maret 2026.
PONTIANAK, PARLE.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menginstruksikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sejak dini. Peringatan ini menyusul deteksi ancaman kebakaran yang meningkat signifikan sejak awal tahun 2026.
Dikutip dari laporan ANTARA, Kamis (16/4/2026), Djamari menegaskan bahwa kewaspadaan terus-menerus sangat diperlukan karena titik api sudah mulai muncul meskipun belum memasuki puncak musim kemarau.
“Fakta ini menegaskan bahwa ancaman kebakaran di Kalimantan Barat telah nyata muncul sejak awal tahun dan memerlukan kewaspadaan yang terus-menerus,” tegas Djamari saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Pontianak.
Berdasarkan data yang dipaparkan, tren karhutla di Kalbar menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2024, luas lahan terbakar tercatat sekitar 1.919 hektare. Angka ini melonjak tajam pada 2025 menjadi 23.118 hektare.
Memasuki tahun 2026, data hingga 31 Maret menunjukkan luas lahan yang terbakar sudah mencapai angka sekitar 10.600 hektare. Sebaran titik api terdeteksi di sejumlah wilayah strategis seperti Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Kayong Utara.
Djamari menyoroti tantangan khusus di Kalimantan Barat, yakni karakteristik lahan gambut. Api pada lahan jenis ini dapat merambat di bawah permukaan tanah, sehingga sangat sulit untuk dipadamkan sepenuhnya jika sudah meluas.
Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim kemarau 2026 akan datang lebih cepat. Hal ini meningkatkan risiko kebakaran hutan secara drastis, terutama pada semester kedua tahun ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan bahwa intervensi teknologi akan dilakukan. “Sebelum itu terjadi, BMKG memberikan peringatan kepada kita semua, dan BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca,” jelas Suharyanto.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan prioritas pada aspek pencegahan dengan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah berharap kolaborasi lintas sektor ini mampu meminimalkan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi daerah.
Analisis Redaksi Parle.co.id: Status Siaga Merah
Instruksi Menko Polkam Djamari Chaniago menandakan bahwa pemerintah pusat memandang situasi di Kalimantan Barat tahun 2026 sebagai status siaga merah lebih awal dari biasanya. Redaksi melihat tiga poin krusial dalam mitigasi tahun ini:
Angka 10.600 hektare hingga Maret adalah peringatan keras. Jika dalam tiga bulan pertama saja luas lahan terbakar sudah mencapai hampir setengah dari total tahun lalu, maka tanpa langkah drastis, Kalbar berpotensi menghadapi bencana kabut asap yang lebih parah pada puncak kemarau nanti.
Ketergantungan pada Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) harus dibarengi dengan penegakan hukum di lapangan. Karakteristik lahan gambut berarti pencegahan adalah satu-satunya jalan; begitu api masuk ke dalam gambut, biaya pemadaman akan membengkak berkali-kali lipat.
Penekanan Djamari bahwa ancaman ini tidak bersifat lokal melainkan merata di seluruh kabupaten mewajibkan Pemprov Kalbar memastikan sinkronisasi peralatan dan personel hingga ke tingkat desa (MPA – Masyarakat Peduli Api).
Redaksi memandang bahwa kesuksesan penanganan tahun ini akan sangat bergantung pada seberapa cepat “peringatan dini” BMKG diterjemahkan menjadi aksi pemasahan lahan oleh pemerintah daerah sebelum lahan benar-benar mengering. *****
