JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua Komisi XIII DPR Rinto Subekti, mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam memperluas ruang dialog lintas agama. Strategi ini dianggap efektif sebagai langkah pencegahan radikalisme dan terorisme melalui pendekatan yang lebih lunak dan persuasif.
Menurut Rinto, pendekatan lunak atau soft approach yang dilakukan BNPT, seperti berdialog dengan masyarakat dan lintas agama serta kontra-narasi, tidak hanya dapat menangkal terorisme tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan ini, pada gilirannya, mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pendekatan ini adalah rumusan baru yang perlu dijadikan contoh baik. Harapannya, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tetap kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Rinto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dialog Kebangsaan untuk Membangun Kepercayaan dan Persatuan
Dikutip dari Antara, dialog kebangsaan dengan melibatkan pemuka lintas agama dianggap penting karena mampu menangkal paham radikal sekaligus memperkuat persaudaraan dan persatuan. “Dialog ini menjadi sarana untuk menjawab persoalan bangsa dengan mengedepankan kebinekaan,” jelas Rinto.
Ia mendorong BNPT untuk terus bekerja sama dengan pemda, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dalam menginisiasi dialog-dialog kebangsaan yang melibatkan tokoh lintas agama. “Tokoh agama dapat menjadi key opinion leader untuk meyakinkan masyarakat pentingnya menjaga NKRI, persatuan, dan kesatuan,” tambahnya.
Empat Pilar Kebangsaan
Dalam menjalankan tugasnya, Rinto menekankan agar BNPT berpedoman pada Empat Pilar Kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pilar-pilar ini menjadi dasar dalam setiap upaya dialog kebangsaan dan sosialisasi.
Rinto juga menyoroti pentingnya BNPT meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memitigasi propaganda ideologi ekstrem dan radikal yang tersebar di media sosial. Fokus utama adalah pada kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan remaja, yang berisiko terpapar paham radikal atau mengalami self-radicalization.
“Pemerintah, BNPT, dan aparat penegak hukum harus tegas menindak konten negatif tentang terorisme di media sosial, dengan cara memblokir atau take down konten tersebut,” tegasnya.
Rinto berharap pada tahun 2025 ruang dialog lintas agama semakin luas dan intensif, sehingga mampu memperkuat kerukunan umat beragama, meredam konflik, dan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap propaganda transnasional. (P-01)