Respons maraknya begal motor di Jakarta, tim gabungan TNI-Polri dikerahkan dalam patroli 24 jam. Warga menyambut baik, namun aktivis HAM khawatirkan trauma masa lalu.
Gelombang aksi pembegalan sepeda motor yang semakin berani dan beringas di jalanan ibu kota akhirnya memicu respons ekstrem dari aparat keamanan. Pihak kepolisian bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi meluncurkan kampanye berskala besar guna menyapu bersih komplotan kriminal jalanan yang selama ini menghantui warga Jakarta.
Sejak 15 Mei, Kepolisian Metropolitan Jakarta membentuk satuan tugas khusus bertajuk “Begal Hunter Team” yang didukung penuh oleh Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya). Tim gabungan ini bergerak melakukan patroli intensif selama 24 jam penuh. Hanya dalam waktu singkat, hingga 22 Mei, satgas ini dilaporkan telah berhasil meringkus sebanyak 173 tersangka pelaku kejahatan jalanan.
Jakarta Barat Jadi Titik Paling Rawan
Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, laporan kejahatan jalanan memang melonjak drastis. Sepanjang periode 1 hingga 22 Mei saja, tercatat ada 1,283 laporan kriminalitas jalanan dengan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) mendominasi sebanyak 651 kasus.
Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, mengungkapkan bahwa wilayah Jakarta Barat menjadi area yang paling rawan dan rentan terhadap aksi pembegalan akibat karakteristik populasinya yang sangat heterogen. Dalam proses penindakan tegas tersebut, polisi tidak segan-segan melepaskan tembakan terukur ke arah kaki para tersangka yang mencoba melawan atau melarikan diri saat ditangkap. Salah satu contohnya adalah penangkapan dua bandit di Jakarta Barat yang teridentifikasi telah melancarkan aksi pembegalan sebanyak 190 kali sejak Desember hingga Mei.
Langkah agresif ini mendapat dukungan politik yang kuat dari parlemen. Sejumlah anggota DPR bahkan mendesak aparat untuk menerapkan kebijakan tembak di tempat bagi begal yang membahayakan nyawa. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa tindakan tegas berupa tembak di tempat sangat diperlukan demi menjamin rasa aman dan kenyamanan psikologis warga di ruang publik.
Pro-Kontra Keterlibatan Militer dan Bayang-Bayang Masa Lalu
Kendati disambut dengan rasa syukur oleh sebagian besar warga Jakarta yang mendambakan keamanan di malam hari, kebijakan pelibatan aktif personel TNI ini memicu alarm kewaspadaan di kalangan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).
Fadhil Alfathan, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, memperingatkan bahwa pengerahan prajurit militer dalam ranah penegakan hukum domestik berpotensi mengaburkan batasan fungsi pertahanan negara dan keamanan sipil. Bagi sebagian pihak, fenomena ini membangkitkan kembali memori kelam masa lalu Indonesia di era otoriter, khususnya operasi Penembakan Misterius (Petrus) pada dekade 1980-an, di mana aparat keamanan mengeksekusi ribuan tersangka kriminal tanpa proses peradilan.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh pengamat militer Beni Sukadis dari Indonesian Institute for Defence and Strategic Studies. Menurutnya, pelibatan TNI secara hukum sah-sah saja karena diakomodasi dalam UU TNI Tahun 2004 di bawah skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang memungkinkan militer memberikan bantuan kepada otoritas sipil dan kepolisian. Hanya saja, Beni menekankan perlunya aturan pelibatan (rules of engagement) yang rigid dan jelas agar tidak terjadi kekosongan hukum atau penyalahgunaan wewenang di lapangan.
Analisis: Menakar Keseimbangan Efek Jera dan Supremasi Hukum
Langkah pembentukan tim pemburu begal gabungan di Jakarta ini memunculkan analisis mendalam yang wajib dipahami oleh masyarakat:
1. Kebutuhan Mendesak Realitas Lapangan versus Ketakutan Struktural
Secara sosiologis, dukungan warga Jakarta terhadap tindakan represif aparat—termasuk membiarkan militer turun ke jalan—menunjukkan bahwa rasa takut masyarakat terhadap kriminalitas sudah berada di titik jenuh. Ketika keselamatan nyawa di jalanan terancam oleh senjata tajam para begal, masyarakat cenderung tidak lagi memedulikan perdebatan teoritis mengenai dikotomi tugas TNI-Polri. Kehadiran militer di titik-titik rawan memberikan efek detrens (deterrent effect) atau daya getar psikologis yang instan bagi para pelaku kejahatan, yang sering kali tidak merasa gentar jika hanya berhadapan dengan patroli polisi reguler.
2. Bahaya Laten Normalisasi Kekerasan Ekstra-Yudisial
Meskipun seruan “tembak di tempat” sangat populer dan memuaskan kemarahan publik di media sosial, secara hukum tata negara hal ini menyimpan bahaya laten yang besar. Jika instruksi penembakan langsung dilegalkan tanpa parameter yang ketat, dikhawatirkan akan terjadi salah tangkap atau penyalahgunaan kekuasaan di lapangan yang berujung pada hilangnya nyawa warga sipil yang tidak bersalah. Indonesia adalah negara hukum; fungsi aparat adalah melumpuhkan untuk diadili, bukan mengeksekusi di jalanan. Komunitas hukum di Indonesia harus terus mengawal agar operasi ini tetap berjalan di atas koridor due process of law (proses hukum yang semestinya).
3. Urgensi Regulasi OMSP Militer yang Transparan
Kasus ini menegaskan kembali pekerjaan rumah pemerintah Indonesia yang belum selesai: menyusun regulasi turunan yang baku mengenai batasan keterlibatan TNI dalam urusan keamanan dalam negeri. Pihak Kementerian Pertahanan memang menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan akan tetap humanis dan profesional. Namun, agar tidak menimbulkan kecurigaan bahwa isu begal digunakan sebagai pintu masuk militerisasi ruang sipil, akuntabilitas hukum dari setiap tindakan personel militer yang diperbantukan harus jelas. Publik harus memastikan bahwa keterlibatan ini bersifat temporer (sementara) untuk mengatasi kondisi darurat begal, dan fungsi penegakan hukum utama harus segera dikembalikan secara penuh kepada Polri begitu situasi makro keamanan ibu kota telah stabil. Source
