JAKARTA, PARLE.CO.ID — Persoalan infrastruktur kembali menjadi sorotan di Ibu Kota setelah badan jalan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dilaporkan amblas tak lama usai diperbaiki melalui pengaspalan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Kondisi tersebut memicu kritik dari kalangan legislatif yang menilai lemahnya koordinasi antarinstansi masih menjadi persoalan utama dalam proyek perbaikan jalan di Jakarta.
Legislator Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, menilai amblasnya jalan yang baru selesai diperbaiki menunjukkan adanya masalah serius dalam perencanaan teknis, pengawasan pekerjaan, hingga sinkronisasi antarorganisasi perangkat daerah di lapangan.
Menurut Nabilah, sebelum pengaspalan dilakukan, lokasi tersebut juga telah melalui pengecekan saluran oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Namun, kerusakan tetap terjadi sehingga memunculkan pertanyaan terkait kualitas pengerjaan dan koordinasi teknis antarinstansi.
“Kalau jalan yang baru diperbaiki kemudian kembali amblas, berarti ada persoalan serius dalam perencanaan dan pengawasan pekerjaan. Ini bukan sekadar soal tambal jalan, tetapi menyangkut kualitas kerja pemerintah,” kata Nabilah dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5/2026).
Sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan Jakarta Selatan yang mencakup wilayah Lenteng Agung, ia menegaskan pola perbaikan yang bersifat tambal sulam tidak boleh terus berulang karena berpotensi memboroskan anggaran daerah tanpa memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.
Ia menyebut warga membutuhkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan memiliki daya tahan jangka panjang, bukan perbaikan sementara yang cepat kembali rusak.
“Masyarakat tidak butuh perbaikan yang hanya bertahan hitungan hari. Yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang benar-benar tuntas, terintegrasi, dan memiliki kualitas,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti lemahnya sinkronisasi antara pengerjaan jalan dan sistem drainase. Menurut dia, pekerjaan antarinstansi selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga setelah satu proyek selesai, muncul persoalan baru yang memicu kerusakan kembali.
Karena itu, Nabilah mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan audit teknis menyeluruh terhadap proyek perbaikan jalan di lokasi tersebut. Audit itu dinilai penting untuk mengevaluasi kualitas konstruksi, kondisi struktur tanah, hingga sistem drainase bawah jalan yang diduga belum tertangani optimal.
“Jangan sampai uang rakyat terus dipakai untuk memperbaiki titik yang sama berulang kali karena lemahnya koordinasi dan pengawasan,” katanya.
Selain audit teknis, Nabilah meminta pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur di Jakarta diperketat agar pengerjaan tidak hanya mengejar target administratif, tetapi juga menjamin kualitas dan keselamatan masyarakat pengguna jalan.
“Kita sedang bicara soal keselamatan warga dan kredibilitas pemerintah. Infrastruktur tidak boleh dikerjakan asal jadi,” pungkasnya. ***