JAKARTA, PARLE.CO.ID — Peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan atau sekadar pengingat sejarah bangsa. Momentum 1 Juni, menurut Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi, harus menjadi ruang refleksi nasional untuk menilai sejauh mana cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat telah diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari kesenjangan sosial, kemiskinan, hingga akses layanan publik yang belum merata, mantan Sekretaris Jenderal DPP PKS itu menilai nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional.
Menurut Aboe Bakar Alhabsyi, yang akrab disapa Habib Aboe, Pancasila bukan hanya dasar negara dan ideologi bangsa, melainkan juga pedoman dalam menentukan arah pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
“Peringatan Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum bagi kita semua untuk merefleksikan sejauh mana cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia telah diwujudkan. Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan atau hafalan, tetapi harus hadir dalam kebijakan dan tindakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Habib Aboe dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (1/6/2026).
Ia menegaskan bahwa semangat Hari Lahir Pancasila tidak dapat dipisahkan dari amanat sila kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila tersebut, kata dia, mengandung tanggung jawab negara untuk memastikan pembangunan menghadirkan kemakmuran yang merata dan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk hidup layak dan bermartabat.
“Memperingati Hari Lahir Pancasila berarti mengingatkan kita untuk terus mengupayakan terwujudnya sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang pemerataan kesempatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menilai masih adanya ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan sebagaimana diajarkan Pancasila.
Karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat sipil, untuk memperkuat kolaborasi guna memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Nilai-nilai Pancasila mengajarkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka-angka statistik, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh rakyat. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal, terpinggirkan, atau kehilangan akses terhadap hak-hak dasarnya sebagai warga negara,” tutur anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut.
Lebih lanjut, Habib Aboe menekankan bahwa kesejahteraan yang dicita-citakan para pendiri bangsa harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat, penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, semangat gotong royong yang menjadi ruh Pancasila harus terus dijaga dan diterjemahkan dalam tindakan nyata di berbagai sektor kehidupan.
“Semangat gotong royong yang menjadi ruh Pancasila harus terus kita hidupkan. Dengan kebersamaan, kepedulian sosial, dan komitmen untuk menghadirkan keadilan bagi semua, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih berkeadilan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Habib Aboe mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai pengingat bahwa tujuan utama penyelenggaraan negara adalah menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pancasila adalah rumah bersama bangsa Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan, dan kita wujudkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, cita-cita para pendiri bangsa untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud,” pungkas Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I tersebut. ***
