BerandaPeristiwaTolak Politisasi BUMN: Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi Akan Gelar Aksi...

Tolak Politisasi BUMN: Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi Akan Gelar Aksi di Jakarta

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi akan menggelar aksi demonstrasi pada Rabu besok, 20 Mei 2026 di Jakarta, sebagai bentuk sikap tegas terhadap dugaan politisasi Badan Usaha Milik Negara melalui penempatan kader aktif partai politik pada jabatan strategis perusahaan negara.

Aksi tersebut dilakukan sebagai respons atas pengangkatan Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) yang dinilai menimbulkan polemik publik dan mencederai prinsip independensi dalam tata kelola BUMN.

Koordinator Lapangan aksi, Oki menegaskan bahwa mahasiswa dan pemuda hadir untuk menjaga demokrasi ekonomi serta memastikan BUMN tetap berjalan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik praktis.

“Kami melihat ada persoalan serius ketika jabatan komisaris independen justru diisi oleh pengurus aktif partai politik. Posisi itu seharusnya netral, profesional, dan bebas konflik kepentingan,” tegas Oki dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, praktik tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara serta membuka ruang intervensi politik dalam pengelolaan perusahaan milik negara.

Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi menilai BUMN memiliki fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional sehingga tata kelolanya harus berbasis profesionalisme, transparansi, dan meritokrasi.

Dalam aksi tersebut, massa akan membawa lima tuntutan utama, yaitu mendesak pengunduran diri Sutan Adil Hendra dari jabatan Komisaris Independen PTPN I, meminta evaluasi total terhadap penempatan kader partai di BUMN, mendesak transparansi proses seleksi komisaris independen, meminta Partai Gerindra menarik kader aktifnya dari jabatan strategis BUMN, serta mendesak Presiden Republik Indonesia dan Menteri BUMN menghentikan praktik politisasi BUMN.

Oki menegaskan aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa dan pemuda terhadap jalannya pemerintahan serta komitmen menjaga integritas lembaga negara.

“Kami ingin menegaskan bahwa BUMN bukan alat politik kekuasaan. BUMN adalah aset negara yang harus dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Aksi direncanakan berlangsung secara damai dengan melibatkan elemen mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Istana Ungkap Hasil Pertemuan 2,5 Jam

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo...

Hari Pahlawan 2026, Mukhtarudin Sebut Pekerja Migran Indonesia sebagai Pahlawan Masa Kini

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Mukhtarudin, mengajak masyarakat menjadikan Hari Pahlawan 2026...

Habib Aboe Dorong Diplomasi Parlemen Buka Akses Pasar Global bagi Produk Unggulan Tasikmalaya

Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong diplomasi parlemen menjadi instrumen konkret untuk...

KUR Pekerja Migran Rp443,5 Miliar Terserap 84,5 Persen, Pemerintah Cegah CPMI Terjerat Pinjol Ilegal

Pemerintah mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk mencegah calon...

More like this

Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Istana Ungkap Hasil Pertemuan 2,5 Jam

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo...

Hari Pahlawan 2026, Mukhtarudin Sebut Pekerja Migran Indonesia sebagai Pahlawan Masa Kini

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Mukhtarudin, mengajak masyarakat menjadikan Hari Pahlawan 2026...

Habib Aboe Dorong Diplomasi Parlemen Buka Akses Pasar Global bagi Produk Unggulan Tasikmalaya

Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong diplomasi parlemen menjadi instrumen konkret untuk...