JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Saadiah Uluputty, menekankan perlunya keberpihakan anggaran negara terhadap rakyat, khususnya di wilayah Maluku. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG terkait pembahasan RKA-K/L RAPBN 2026, Rabu (10/9/2025).

Saadiah mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh hanya sebatas angka di atas kertas. Menurutnya, setiap program harus disusun secara transparan dan detail hingga ke tingkat penerima manfaat.

“Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Saadiah.

Legislator asal Maluku itu menyoroti disparitas antarwilayah yang masih terjadi. Ia menilai kebutuhan di Maluku tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sulawesi, mengingat perbedaan harga barang, biaya perumahan, dan keterbatasan infrastruktur dasar.

Selain itu, Saadiah mengkritik alokasi anggaran transmigrasi yang dinilai belum merata. Ia mendesak perhatian lebih bagi kawasan transmigrasi di Pulau Buru dan Kobi Sonta yang masih tertinggal.

“Rakyat menunggu bukti nyata. Kita tidak ingin rapat hanya menjadi rutinitas lima tahunan DPR tanpa hasil,” ujarnya.

Meski menyampaikan kritik, Saadiah tetap optimistis perjuangan panjang untuk memperjuangkan Maluku akan membawa manfaat nyata. “Saya percaya dengan kerja serius dan keberpihakan yang kuat, kita bisa membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya di Maluku,” pungkasnya. ***