Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Soroti PHK Massal di Sektor Tekstil Akibat Banjir Produk Impor

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua Komisi IX DPR  Yahya Zaini, mendesak pemerintah untuk membatasi impor produk tekstil dari China, baik yang legal maupun ilegal. Hal ini disampaikan menyusul laporan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil dalam negeri, terutama di daerah-daerah dengan pabrik padat karya.

“Kami menerima banyak laporan soal PHK di industri tekstil. Penyebabnya jelas, banyak barang impor, baik legal maupun ilegal, masuk ke pasar kita sehingga produksi dalam negeri tidak bisa bersaing,” kata Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Desakan untuk Kolaborasi Lintas Kementerian

Yahya menegaskan bahwa DPR  telah berulang kali meminta pemerintah lintas kementerian untuk berkolaborasi dalam membatasi masuknya barang impor ilegal, khususnya dari China. “Kita sudah berkali-kali memprotes agar lebih tegas lagi dalam mengendalikan impor barang tekstil. Kalau terus dibiarkan, industri dalam negeri akan semakin terpuruk dan angka PHK bisa terus meningkat,” tegasnya.

Kondisi Mengkhawatirkan di Daerah dengan Pabrik Tekstil

Meskipun di Batam tidak ditemukan kasus PHK massal karena industri di kota tersebut lebih banyak bergerak di sektor elektronik, Yahya menekankan bahwa ancaman PHK di sektor tekstil di daerah lain harus segera ditangani. “Di Batam tidak ada PHK karena industrinya berbasis elektronik. Tetapi di daerah lain, khususnya yang memiliki banyak pabrik tekstil, kondisinya mengkhawatirkan. Kalau tidak segera dibatasi, industri lokal bisa mati,” ujar Yahya.

Langkah Konkret untuk Proteksi Industri Nasional

Dengan semakin tingginya tekanan terhadap industri tekstil nasional, Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam membatasi impor barang tekstil dan memperkuat kebijakan proteksi industri dalam negeri. Tujuannya adalah agar industri lokal tidak terus tergerus oleh produk impor, terutama dari China. (P-01)