JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyoroti perlunya aturan teknis untuk memastikan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program unggulan ini bertujuan menciptakan generasi emas melalui pemenuhan gizi yang memadai, namun membutuhkan pengawasan dan koordinasi yang ketat agar berjalan lancar dan mencapai sasaran.
Pentingnya Aturan Teknis untuk Program Makan Bergizi Gratis
Edy Wuryanto mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menyusun aturan teknis terkait pelaksanaan program MBG. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur dan untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
“BGN ini akan melibatkan banyak pihak atau stakeholder sehingga perlu segera disusun pedoman teknisnya,” kata Edy usai rapat tertutup Komisi IX DPR bersama BGN di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Ia mengingatkan bahwa potensi penyimpangan dalam program ini dapat mencemarkan tujuan utamanya, yaitu memberikan asupan gizi berkualitas untuk menciptakan generasi emas.
“Sayang sekali kalau program Pak Prabowo untuk menciptakan generasi emas dengan asupan gizi ini tercemar oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan,” tegas Edy.
Pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Dikutip dari Antara, Edy Wuryanto juga meminta percepatan pembentukan 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sesuai target BGN pada 2025. Hingga hari pertama pelaksanaan resmi program, baru 190 SPPG yang beroperasi.
“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap SPPG di dapil,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IX DPR akan terlibat dalam peluncuran SPPG di setiap daerah pemilihan (dapil) untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program, termasuk kualitas makanan dan kehigienisan dapur.
“Program ini akan berjalan secara bertahap. Kalau di daerah ada SPPG yang belum siap, saya yakin dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi dengan baik,” tambah Edy.
Komitmen Anggaran untuk Pemenuhan Gizi Nasional
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh, menegaskan bahwa anggaran BGN tetap berada di angka Rp71 triliun untuk tahun 2025. Anggaran ini, yang berasal dari APBN, dialokasikan untuk berbagai program pemenuhan gizi nasional.
“Tetap Rp71 triliun, tetap,” kata Nihayatul, merujuk pada keputusan yang disepakati dalam rapat antara BGN dan Komisi IX DPR.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa anggaran dukungan manajemen BGN yang awalnya sebesar Rp8 triliun dikurangi Rp1,5 triliun. Pengurangan ini dialokasikan untuk memperkuat program pemenuhan gizi nasional.
“Anggaran tersebut akan dialihkan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional,” ujar Dadan.
Pengawasan dan Kolaborasi: Kunci Keberhasilan Program
Edy Wuryanto menegaskan pentingnya pengawasan ketat dari Komisi IX DPR untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai tujuan. Pengawasan ini dilakukan baik pada peluncuran SPPG maupun implementasi aturan teknis di lapangan.
Komisi IX juga mendorong kolaborasi lintas sektor dan pelibatan semua pihak terkait agar program ini tidak hanya berjalan efektif tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Program MBG adalah langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan generasi emas melalui pemenuhan gizi berkualitas. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan:
- Aturan teknis yang jelas: Untuk mencegah penyimpangan dan memberikan panduan pelaksanaan.
- Percepatan pembentukan SPPG: Agar layanan gizi menjangkau seluruh wilayah secara merata.
- Pengawasan dan evaluasi: Oleh Komisi IX DPR RI untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
- Anggaran yang memadai: Dengan fokus pada pemenuhan gizi nasional.
Dengan sinergi antara pemerintah, Badan Gizi Nasional, dan Komisi IX DPR RI, program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masalah gizi nasional dan menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing. (P-01)
