BerandaUncategorizedKomisi VII DPR Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis dan Dorong Pelibatan UMKM...

Komisi VII DPR Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis dan Dorong Pelibatan UMKM serta IKM

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Komisi VII DPR memberikan apresiasi tinggi terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga diharapkan dapat melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengadaan bahan makanan.

Dukungan dan Harapan Komisi VII

Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim menyambut baik peluncuran program Makan Bergizi Gratis yang secara resmi digulirkan di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1/2025).

“Kami menyambut baik program ini, dan sebagai Komisi VII yang bermitra dengan UMKM dan IKM, kami berharap pelibatan UMKM serta IKM dapat dimaksimalkan dalam pengadaan bahan makanan untuk program ini,” ujar Chusnunia.

Ia menegaskan pentingnya peran Kementerian UMKM dan Kementerian Perindustrian dalam mendorong pelaku usaha kecil dan menengah untuk ikut serta dalam mendukung keberhasilan program ini.

Usulan Pembentukan Holding UMKM dan IKM

Chusnunia mengusulkan pembentukan perusahaan induk atau holding UMKM dan IKM sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam penyediaan bahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis.

“Kita berharap agar Kementerian UMKM dan Industri mendorong celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM dan IKM serta mempermudah prosesnya. Mungkin bisa dibuat holding untuk UMKM dan IKM sebagai usaha bersama,” ujarnya.

Dengan pembentukan holding, para pelaku usaha kecil diharapkan dapat lebih terorganisir dan berdaya saing dalam mendukung program pemerintah.

Manfaat Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis

Chusnunia menilai bahwa program ini memiliki potensi untuk menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi gizi buruk di Indonesia, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Selain itu, program ini juga membuka peluang bagi UMKM dan IKM untuk berkembang serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ia juga mendorong pemerintah untuk:

  • Memperluas cakupan program: Menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia.
  • Meningkatkan kualitas gizi masyarakat: Fokus pada kelompok rentan seperti anak-anak.
  • Melibatkan UMKM dan IKM secara aktif: Sebagai penggerak ekonomi lokal.

“Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM dan IKM, program ini diharapkan dapat mencapai tujuannya dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutup Chusnunia.

Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah strategis untuk mengatasi gizi buruk sekaligus memberdayakan UMKM dan IKM. Pelibatan aktif pelaku usaha kecil menengah tidak hanya mendukung keberhasilan program ini tetapi juga memperkuat perekonomian nasional melalui kolaborasi yang berkelanjutan. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...

Ahmad Muzani: Arsip Konstitusi Merekam Perjalanan Demokrasi dan Ketatanegaraan Indonesia

Perjalanan Indonesia membangun negara dan demokrasi tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah, tetapi juga...

More like this

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

Dasco Ungkap 8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Asing Lewat Lowongan Kerja

Sebanyak delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut untuk menjadi bagian dari militer negara...

Puan Maharani Ungkap 16 RUU Disahkan Jadi UU Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang...