JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota DPR RI Fraksi Golkar Firman Soebagyo menyoroti soal tingginya cost politik di Indonesia, utamanya yang terjadi pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 ini. Ditambah lagi, kian masifnya politik uang alias money politic seperti pada Pileg 2024.
“Imbasnya, bukan hanya caleg berhasil saja, bahkan bagi kawan-kawan yang tidak berhasil dan kader berprestasi itu justru yang nggak akhirnya tidak mendapatkan dukungan suara karena faktor uang” kata Firman kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).
Politisi Partai Golkar itu menuturkan, banyak orang-orang yang beprestasi senior-senior ikut kandas dalam Pileg lalu, karena mungkin mereka juga orang-orang yang tidak siap modal untuk menghadapi pertarungan politik yang mengalami perubahan dalam kultur masarakat dan dinamikanya.
Firman pun mejelaskan, ada dua hal sebetulnya dengan sistem pemilu suara terbanyak. Pertama, para caleg sesama partai saling berkompetisi untuk mendapatkan suara terbanyak. Ketika antar caleg ini berkompetisi, mereka mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan finasial yang dimiliki.
“Masyarakat justru lebih mengedepankan uang sesat dan bukan mencari pemimpin yang betul-betul berkualitas dan bisa memperjuangkan aspirasi tetapi yang ada adalah saya dapat apa? Seharusnya pemilu yang diinginkan itukan mencari pemimpin dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tanpa mengedepankan terhadap aspek finasial,” ujar Anggota Komisi IV DPR ini.
Lebih lanjut Firman mengatakan, money politik ini harus dihindari. Kalau ini terus menerus terjadi, maka orang cerdas dan idealis akan kalah dengan para pemodal yang di sponsori kaum kapitalis.
“Kaum kapitalis akan memanfaatkan kakuatan DPR RI karena memiliki 3 kewenangan yaitu menentukan atau hak dan tugas fungsi pokok yaitu kewenangan legilasi, budgeting dan pengawasan. Ketika para kaum kapitalis masuk ke dalam maka legislasi yang kita buat bisa diinterfensi oleh mereka yang memberikan modal budget juga begitu bisa juga kita pada tujuan anggaran itu juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dan ini tidak boleh,” tegas Anggota Baleg DPR RI ini lagi.
Firman pun berharap, ada perbaikan ke depan. KPU juga segera melakukan evaluasi terhadap pemilu yang brutal ini agar tidak terulang kembali. Harapan kami KPU dan KPUD juga bisa melihat bawah ini adalah sebuah PR berat bagi mereka bagaimana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Seharusnya tidak boleh dan bukan tujuannya. Pemilu demokratis adalah dari rakyat oleh Rakyat dan untuk rakyat untuk mencari pemimpin yang bisa memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili,” pungkas Waketum Partai Golkar ini. ***
