Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menegaskan pentingnya kolaborasi nyata antara pemerintah dan dunia industri untuk memperkuat pendidikan vokasi lewat CSR dan beasiswa.
Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, menegaskan pentingnya dukungan penuh pemerintah terhadap penguatan pendidikan berbasis vokasi di tanah air. Langkah konkret yang didorong adalah kepastian penyediaan beasiswa serta pengalihan fokus dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan industri langsung ke sekolah-sekolah vokasi.
Menurut Hendry, pendidikan vokasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap terjun dan langsung diserap oleh dunia industri. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat berbagai aspek pendukung secara masif, mulai dari jaminan beasiswa hingga pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
“Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas karena langsung menjawab kebutuhan industri. Dukungan beasiswa dan fasilitas belajar menjadi kunci,” ujar Hendry dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (24/5/2025).
Perluas Akses Beasiswa KIP dan PIP untuk Jalur Vokasi
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Riau ini mendorong pemerintah untuk memperkuat jangkauan program beasiswa pendidikan vokasi yang sudah ada, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Hendry menilai intervensi bantuan finansial ini sangat krusial untuk memantik minat generasi muda agar mau memilih jalur pendidikan vokasi. Dengan sokongan beasiswa yang kuat, akses pendidikan vokasi diharapkan dapat terbuka semakin lebar bagi masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Beasiswa seperti KIP dan PIP harus diperkuat agar semakin banyak anak-anak kita tertarik masuk sekolah vokasi,” kata Hendry menambahkan.
Kemenperin Diminta Ambil Peran, Arahkan CSR untuk Alat Praktik dan Jaminan Kerja
Tidak hanya mengandalkan anggaran negara, Hendry turut mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar berani mengarahkan program CSR dari para pelaku industri ke sektor pendidikan vokasi.
Dukungan dari sektor swasta dan korporasi ini diharapkan tidak lagi sekadar berupa kegiatan sosial umum, melainkan menyentuh kebutuhan substansial sekolah. Bentuknya dapat diwujudkan melalui penyediaan peralatan praktik modern, bantuan beasiswa mandiri, hingga komitmen jaminan kerja bagi para lulusan vokasi.
“CSR industri jangan hanya fokus pada kegiatan sosial umum, tetapi juga harus menyentuh pendidikan vokasi melalui bantuan alat, beasiswa, dan bahkan jaminan kerja,” cetusnya.
Hendry menekankan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan merupakan modal utama dalam menciptakan ekosistem vokasi yang kuat dan berkelanjutan demi menghadapi persaingan global.
“Kalau kita serius membangun pendidikan vokasi maka kita sedang menyiapkan masa depan tenaga kerja Indonesia yang lebih kompetitif,” tuturnya.
Sebagai perwakilan masyarakat Riau, Hendry memberikan catatan khusus bahwa provinsi Riau memiliki potensi yang sangat raksasa dalam pengembangan pendidikan vokasi. Hal ini didorong oleh banyaknya sektor industri padat karya dan komoditas strategis yang beroperasi di wilayah tersebut.
Keberadaan industri skala besar di Riau harus diposisikan sebagai mitra strategis sekolah vokasi, baik dalam memfasilitasi program pelatihan kerja, penyediaan alat laboratorium praktik, hingga penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal.
“Riau punya basis industri yang kuat. Ini harus disinergikan dengan dunia pendidikan vokasi agar menciptakan SDM unggul,” pungkasnya.
Analisis : Menatap Realita Link and Match
Pernyataan Anggota Komisi VII DPR RI ini menyentuh akar masalah yang selama ini dihadapi oleh sistem pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Berikut adalah analisis mendalam mengapa isu ini sangat relevan bagi pembaca di Indonesia:
1. Memutus Rantai Pengangguran Terselubung Lulusan SMK/Vokasi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun terakhir, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan diploma sering kali menyumbang angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi. Paradoks ini terjadi karena adanya missmatch (ketidaksesuaian) antara apa yang diajarkan di kelas dengan alat atau teknologi yang sebenarnya digunakan di pabrik modern saat ini. Desakan agar CSR perusahaan dialihkan menjadi bantuan alat praktik adalah solusi tepat agar siswa tidak lagi belajar menggunakan alat-alat jadul yang sudah usang di mata industri.
2. Mengubah Paradigma CSR dari “Bagi-Bagi Sembako” Menjadi Keberlanjutan Ekonomi
Selama ini, banyak perusahaan di Indonesia yang menerjemahkan CSR sebatas bantuan sosial karitatif (bersifat sementara) seperti bagi-bagi sembako, renovasi fasilitas umum, atau kegiatan seremonial penanaman pohon. Dengan mendorong CSR masuk ke ranah pendidikan vokasi dan jaminan kerja, korporasi secara tidak langsung ikut membangun rantai pasok (supply chain) tenaga kerja mereka sendiri. Ini adalah investasi jangka panjang yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi industri dan masyarakat lokal.
3. Urgensi KIP dan PIP yang Tepat Sasaran
Penguatan KIP dan PIP untuk jalur vokasi menjadi jaminan keadilan sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pendidikan vokasi yang membutuhkan banyak biaya praktik sering kali membebani orang tua. Jika komponen beasiswa ini diperbesar dan difokuskan pada siswa vokasi, maka persepsi masyarakat bahwa “sekolah vokasi itu mahal dan kelas dua” dapat perlahan dikikis, sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja siap pakai demi menyongsong target Indonesia Emas. Source
