JAKARTA, PARLE.CO.ID —- Senator asal Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti membuka acara bedah buku Prahara Bangsa karya pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, Selasa (17/12/2024). Acara yang berlangsung di Hall Kadin Jawa Timur ini juga menghadirkan Guru Besar ITS Daniel M Rosyid dan Associate Profesor Universitas Airlangga Radian Salman.
Selain diskusi tentang isi buku, kegiatan ini dilengkapi dialog yang dimoderatori Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, serta disiarkan secara langsung melalui beberapa platform daring. Berbagai kalangan seperti akademisi, pengurus organisasi, pemerhati konstitusi, mahasiswa, dan wartawan senior turut hadir dalam acara tersebut.
Strategi Penguasaan Global Pascaperang Dunia II
Dalam pemaparannya, LaNyalla menjelaskan bagaimana strategi penguasaan negara dunia ketiga dan negara baru merdeka dirancang oleh negara dunia pertama melalui pertemuan Bretton Woods pada Juli 1944. Pertemuan ini menghasilkan empat keputusan penting yang menjadi alat dominasi tanpa penjajahan fisik atau militer:
- Ekonomi: Pembentukan Bank Dunia (World Bank) untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara baru merdeka, dengan persyaratan pembangunan model tertentu.
- Moneter: Pendirian IMF untuk membantu neraca pembayaran luar negeri melalui suntikan bank note di bank sentral negara-negara tersebut.
- Perdagangan: Pendirian GATT (kini WTO) untuk mengatur model perdagangan dunia sesuai kepentingan negara maju.
- Politik: Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sikap Indonesia di Era Orde Lama dan Orde Baru
Dikutip dari LaNyalla Center, Minggu (22/12/2024) LaNyalla mengulas bagaimana Presiden Soekarno di Era Orde Lama menolak strategi tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai alternatif, Soekarno memilih bergabung dengan blok COMECON, yang merupakan aliansi ekonomi negara-negara komunis.
Namun, di Era Orde Baru, pendekatan pembangunan atau developmentalisme yang diusung Presiden Soeharto membuka jalan bagi lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Puncaknya terjadi saat krisis moneter melanda Indonesia, memaksa Soeharto menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF.
“Kapitalis Imperialis meraih kemenangan total di Indonesia pada Era Reformasi, ditandai dengan perubahan sistem bernegara melalui Amandemen Empat Tahap pada 1999–2002. Selama dua dekade terakhir, kita semakin terjebak dalam utang luar negeri dan kebijakan yang dipaksakan oleh pihak asing,” ujar LaNyalla.
Kembali ke Demokrasi Pancasila
LaNyalla menegaskan pentingnya kembali ke sistem demokrasi Pancasila sebagai rumusan awal pendiri bangsa untuk mengembalikan jati diri dan kejayaan Indonesia. Sidang paripurna DPD RI pada 14 Juli 2023 telah menetapkan langkah strategis ke arah tersebut.
“Kita memiliki harapan besar dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya, beliau menekankan pentingnya kembali ke Pancasila dan sistem yang dirumuskan pendiri bangsa. Kepentingan nasional harus lebih diutamakan daripada kepentingan asing,” kata LaNyalla.
Kesimpulan dan Harapan untuk Masa Depan
Bedah buku Prahara Bangsa menjadi ajang refleksi terhadap sejarah dan strategi yang mengatur hubungan Indonesia dengan dunia internasional. LaNyalla berharap Presiden Prabowo dapat merealisasikan gagasan yang telah dituliskan dalam bukunya, terutama dalam membangun Indonesia yang berdaulat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Acara ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan yang hadir, mencerminkan antusiasme untuk mendiskusikan masa depan bangsa di tengah tantangan global yang kompleks. (P-01)
