Ketua Komisi I DPR Utut Adianto usul Kemenlu bentuk unit khusus guna perjelas posisi diplomasi RI di tengah isu bergabungnya Indonesia ke blok ekonomi BRICS.
JAKARTA, PARLE.CO.ID – Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, mengusulkan agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membentuk sebuah unit khusus yang bertugas menjelaskan posisi diplomasi Indonesia di kancah global secara lugas. Langkah ini dinilai penting guna menjawab keraguan dunia internasional terkait arah kebijakan politik luar negeri Indonesia, terutama pasca-keputusan bergabung dengan blok ekonomi BRICS.
Dikutip dari laporan ANTARA, Sabtu (18/4/2026), Utut mengungkapkan bahwa delegasi parlemen dari negara-negara Eropa, seperti Jerman dan Belanda, sempat mempertanyakan posisi diplomasi Indonesia dalam pertemuan dengannya.
“Unit ini bertugas menjelaskan posisi Indonesia secara lugas agar kita tidak dianggap sebagai satelit atau proksi negara tertentu,” ujar Utut dalam keterangannya di Jakarta.
Utut menekankan bahwa langkah Indonesia bergabung ke BRICS murni bertujuan untuk memperluas peluang ekonomi nasional dan bukan merupakan bentuk keberpihakan politik terhadap kutub tertentu. Kehadiran unit khusus di Kemenlu diharapkan dapat memitigasi persepsi negatif dari negara-negara Barat.
“Biasanya, jika sebuah negara sudah dianggap berada di satu kutub, mereka sulit diterima oleh pihak lain,” tambahnya.
Meski demikian, Utut mengapresiasi diplomasi ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Rangkaian kunjungan luar negeri Presiden dinilai sukses membawa komitmen investasi senilai Rp800 triliun. Ia juga memuji langkah strategis Indonesia yang memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada awal 2025 sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power).
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada terhadap pergeseran karakter perang modern yang kini menjadi “perang total”. Dimensi ini mencakup aspek politik, ekonomi, militer, hingga informasi.
Hasanuddin menegaskan bahwa sebagai negara dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia harus konsisten menjalankan politik bebas aktif agar tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan global.
“Kita tidak boleh terlihat condong ke salah satu pihak. Politik bebas aktif harus dijalankan secara konsisten,” tegas Hasanuddin.
Analisis Redaksi Parle.co.id: Kebutuhan Mendesak
Usulan pembentukan unit khusus diplomasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan manajemen persepsi global di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Redaksi mencatat tiga poin krusial:
Diplomasi “Dua Kaki” yang Berisiko: Langkah Indonesia masuk ke BRICS sambil secara bersamaan mendaftar ke OECD adalah manuver ekonomi yang sangat berani namun rawan salah tafsir. Tanpa penjelasan komunikasi publik yang kuat dari Kemenlu, Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan dari mitra tradisional di Barat (seperti Jerman dan Belanda) yang melihat BRICS sebagai ancaman geopolitik.
Transparansi Diplomasi Tingkat Tinggi: Kritik Utut mengenai terbatasnya akses informasi parlemen terhadap detail pembicaraan Presiden dengan pemimpin dunia (seperti Vladimir Putin) mengisyaratkan adanya celah koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Unit khusus ini seharusnya tidak hanya bicara ke dunia luar, tapi juga menjadi jembatan informasi bagi DPR.
Politik Bebas Aktif Versi Baru: Era Prabowo tampaknya mendefinisikan “Bebas Aktif” bukan lagi dengan cara berdiam diri, melainkan dengan merangkul semua blok ekonomi besar. Tantangannya adalah memastikan bahwa keuntungan ekonomi (investasi Rp800 triliun) tidak harus dibayar dengan keterikatan politik yang dapat menyeret Indonesia ke dalam “perang total” informasi atau militer. ****
