JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota DPD asal Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor menyerukan pentingnya dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, keterlibatan masyarakat secara langsung adalah kunci untuk memastikan keberhasilan proyek tanpa mengorbankan hak-hak mereka.

“Jika pemerintah ingin melanjutkan PSN, harus ada dialog langsung dengan masyarakat. Hal ini penting agar tujuan proyek tercapai, tetapi hak-hak masyarakat tetap terjamin,” ujar Paul dalam pernyataan resminya.

Soroti Kebijakan Pemerintah dan Dinamika Kebutuhan Lokal
Pernyataan ini disampaikan Paul setelah mengikuti acara refleksi akhir tahun yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kegiatan tersebut, bertema “Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024,” digelar di Kampus BRIN, Jakarta.

Dikutip dari Antara, Paul juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu menetapkan kebijakan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, setiap program harus menyesuaikan perkembangan terkini dan dinamika lokal agar dapat memberikan manfaat maksimal.

“Presiden sebaiknya mengembangkan kebijakan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan hanya melanjutkan program lama yang mungkin tidak lagi relevan,” tegasnya.

Target Penyelesaian PSN di Papua
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian 30 PSN pada tahun 2025, termasuk berbagai proyek di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua. Sejumlah proyek di Papua Barat Daya telah dirancang mencakup sektor pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan.

Beberapa PSN utama yang sedang berjalan di Papua meliputi:

• Sektor Pelabuhan: Pengembangan Pelabuhan Sorong.
• Sektor Bandara: Pembangunan Bandara Nabire Baru dan Bandara Siboru Fakfak.
• Kawasan Industri: Pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni, pengembangan industri metanol, amonia, serta teknologi carbon capture storage/carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS) di Teluk Bintuni, dan Kawasan Industri Pupuk Fakfak.
• Sektor Energi: Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat, pengembangan Lapangan Ubadari, serta UCC project di Teluk Bintuni.
• Sektor Perkebunan: Pengembangan komoditas kelapa dalam dan industri turunannya.
• Kawasan Perbatasan: Pengembangan 10 pos lintas batas negara (PLBN) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sorong.

Kritik dan Harapan untuk Kebijakan Baru
Paul menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Menurutnya, keberhasilan PSN tidak hanya bergantung pada skala proyek, tetapi juga pada penerimaan dan dukungan masyarakat lokal.

“Proyek yang dirancang tanpa masukan masyarakat berisiko menimbulkan masalah sosial dan konflik. Pemerintah harus proaktif mendengar aspirasi masyarakat agar proyek benar-benar memberikan manfaat,” kata Paul.

Ia juga berharap pemerintah mengembangkan mekanisme yang inklusif dan transparan, memastikan setiap PSN dapat berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dengan mengutamakan dialog dan kolaborasi, Paul optimistis PSN di Papua Barat Daya dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. (P-01)