JAKARTA, PARLE.CO.ID – Meski diakui sudah banyak perubahan yang dihasilkan DPR selama 79 tahun berdiri dalam mengawal demokrasi dan sistem perpolitikan di Tanah Air. Namun, ada empat masalah yang masih menyelimuti DPR sehingga membuat lembaga politik dan representasi perwakilan rakyat itu seolah menjadi bias.

Hal ini diungkap Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Mardani Ali Sera dalam Dialektika Demokrasi bertema ‘HUT DPR RI ke-79: Legacy dan Harapan Wakil Rakyat’ di Ruang PPIP Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Mardani menilai sebagai lembaga politik, salah satu langkah penting untuk membangun citra kelembagaan yang positif adalah otokritik dan harus siap dikritik. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk menyelesaikan 4 masalah perpolitikan berkaitan dengan kelembagaan.

Pertama, proses rekrutmen Anggota DPR yang masih high cost. Karena politik masih berbiaya mahal untuk menjadi anggota DPR maka akhirnya melahirkan oligarki.

“Pada kondisi ini, politik harus ada biaya, yang akhirnya berujung ada interlocking, saling menguncinya. Kalau ini tidak dibongkar, kita makin tenggelam dalam middle income traderis karena institusi-institusi kita tidak tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kedua, politik yang involutif. Dampak dari politik saling mengunci itu berbuah pada politik yang involutif. Yaitu politik yang cenderung mengulang-ulang, tidak ada perkembangan ke arah kemajuan.

“Akhirnya muter-muter di tempat tidak berpihak kepada rakyat,” katanya.

Persoalan politik di DPR RI yang ketiga, menyangkut ketajaman substansi. Diakui bahwa politik trendnya pada isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ia mencontoh, bagaimana DPR RI bisa mengemas isu harga bahan bakar minyak (BBM) gratis buat rakyat, juga pendidikan gratis buat rakyat.

“Namun, acapkali politik yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat itu diabaikan. Karena politik yang dijalankan hanya bersifat populis. Jadi perlu ada kebijakan yang substantif dan solutif. Jangan cuma kebijakan yang populis,” pesannya.

Keempat atau terakhir, menurut Anggota Komisi II DPR ini, yaitu pentingnya menyelesaikan masalah terkait kecepatan dalam bertindak. Berkaitan dengan itu, digitalisasi yang sudah berjalan harus benar-benar didorong sebagai ujung tombak, sehingga kualitas keputusan politik DPR RI bisa semakin efektif, efisien, dan produktif.

“Bahkan sifatnya progresif dan antisipatif,” tegas Mardani. (P-01)