BARABAI, PARLE.CO.ID — Menjelang Hari Raya Idul Fitri, seruan untuk memperkuat kepedulian sosial kembali mengemuka di tengah masyarakat. Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengajak warga untuk memaksimalkan penunaian zakat sebagai instrumen solidaritas sosial, dalam kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Selasa, 17 Maret 2026.
Dalam suasana Ramadan yang kental dengan semangat berbagi, Habib Aboe menekankan bahwa zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat.
“Zakat adalah bentuk kesetiakawanan sosial. Melalui zakat, kita diajarkan untuk peduli dan berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan,” kata Habib Aboe dalam pemaparannya.
Menurut dia, momentum Ramadan dan menjelang Idul Fitri menjadi waktu yang paling relevan untuk memperkuat praktik berbagi, terutama kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Ia menilai, optimalisasi zakat dapat berkontribusi langsung dalam mengurangi kesenjangan sosial. Penyaluran yang tepat sasaran, kata dia, mampu membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan.
“Kalau zakat ditunaikan dengan baik dan disalurkan secara tepat, maka akan membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Ini adalah wujud nyata keadilan sosial,” ujarnya.
Habib Aboe juga mengaitkan nilai zakat dengan prinsip-prinsip dalam 4 Pilar MPR RI, khususnya semangat gotong royong dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Ia menyebut praktik zakat sebagai refleksi nyata dari nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
Di akhir kegiatan, ia mengajak masyarakat menjadikan zakat sebagai budaya sosial yang berkelanjutan, tidak terbatas pada bulan Ramadan.
“Mari kita biasakan berbagi dan memperkuat solidaritas sosial melalui zakat. Dengan itu, masyarakat akan semakin kuat dan sejahtera,” demikian mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut. ***
