Forum Kebangsaan Pimpinan MPR & DPR RI lintas periode bertemu Menko Polkam Djamari Chaniago. Bahas usulan batas defisit APBN hingga penguatan jubir Presiden.
JAKARTA, PARLE.CO.ID – Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR RI periode 1999–2024 menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, di Parle Senayan, Jakarta, Minggu malam (15/3/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para mantan pimpinan lembaga tinggi negara untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait situasi geopolitik global, stabilitas politik dalam negeri, hingga tantangan fiskal yang tengah dihadapi Indonesia.
Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI periode 2019-2024, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menekankan pentingnya peran tokoh bangsa dalam memberikan pandangan jernih untuk mengantisipasi ancaman dari dalam dan luar negeri.
“Salah satu tugas kita adalah membantu menenangkan rakyat agar tidak terjebak dalam kekhawatiran berlebihan,” ujar Bamsoet saat membuka diskusi tersebut.
Dalam diskusi yang berlangsung kritis, para tokoh menyoroti tekanan pada APBN akibat dinamika global. Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan batas defisit anggaran di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pemerintah perlu mempertimbangkan menaikkan batas defisit anggaran agar ruang fiskal menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi situasi ekonomi yang menekan APBN,” kata Setya Novanto.
Selain ekonomi, isu sistem pemilu juga menjadi sorotan. Agung Laksono menilai perlu adanya penyempurnaan regulasi pemilu agar aspirasi masyarakat dapat tergali lebih optimal, mengingat adanya kritik terhadap mekanisme penyaluran aspirasi meski partisipasi pemilih pada 2024 tergolong tinggi di angka 81 persen.
Hal menarik dalam pertemuan ini adalah masukan para tokoh terkait komunikasi publik pemerintah. Marzuki Alie dan Melani Leimena Suharli menekankan perlunya narasi yang konsisten dan mudah dipahami agar kebijakan pemerintah tidak disalahartikan.
Forum mengusulkan penguatan fungsi Juru Bicara Presiden agar menjadi sumber informasi resmi yang kredibel dan mampu memberikan penjelasan cepat di tengah derasnya arus informasi digital.
“Pemerintah perlu memiliki juru bicara yang kuat untuk memberikan penjelasan yang terukur, utuh, dan tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik,” tegas Melani Leimena Suharli.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menyambut positif gagasan dari para senior parlemen. Menurutnya, perspektif dari tokoh-tokoh yang berpengalaman memimpin negara sangat berharga bagi pemerintah dalam merumuskan langkah kebijakan yang tepat.
“Berbagai gagasan dan kritik yang disampaikan para tokoh bangsa akan menjadi bahan berharga bagi pemerintah dalam merumuskan langkah kebijakan ke depan,” pungkas Menko Polkam.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Sufmi Dasco, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, hingga Achmad Dimyati Natakusumah.