JAKARTA, PARLE.CO.ID — Keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP), sebuah forum internasional yang bertujuan mendorong perdamaian dan rekonstruksi Palestina pascakonflik, dinilai sejumlah kalangan sebagai langkah diplomatik yang lebih konkret dalam mendukung kemerdekaan Palestina di tengah memanasnya situasi geopolitik global.
Ketua Himpunan Masyarakat Lombok (HIMALO), Karman BM, mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam BoP menunjukkan upaya yang lebih nyata dibandingkan sekadar pernyataan kecaman terhadap agresi Israel.
“Dengan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace, ini menjadi langkah serius Presiden Prabowo untuk benar-benar hadir membela Palestina, bukan hanya mengecam aksi Israel tanpa upaya konkret,” kata Karman seusai menghadiri acara buka puasa bersama anggota HIMALO di Wisma NTB, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).
Board of Peace merupakan inisiatif yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mendorong proses perdamaian, stabilisasi keamanan, serta rekonstruksi wilayah Palestina setelah konflik berkepanjangan, termasuk di Jalur Gaza.
Langkah Indonesia untuk bergabung dalam forum tersebut memunculkan perdebatan di dalam negeri. Namun bagi HIMALO, keputusan itu justru mencerminkan konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi kontribusi nyata.
Menurut Karman, selama ini Indonesia kerap menyuarakan dukungan terhadap Palestina melalui forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak selalu berada pada posisi pengambil keputusan. Melalui keanggotaan di BoP, Indonesia dinilai memiliki peluang lebih besar untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan.
“Jika sebelumnya Indonesia lebih banyak menyampaikan saran di forum internasional, kini melalui BoP kita bisa ikut menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan masa depan Palestina,” ujarnya.
Selain aspek diplomasi, keanggotaan Indonesia dalam BoP juga dinilai dapat membuka jalur resmi bagi penyaluran bantuan kemanusiaan serta keterlibatan tenaga ahli dan perusahaan Indonesia dalam proyek rekonstruksi Gaza yang dibiayai komunitas internasional.
Karman juga menyinggung rencana Indonesia mengirim sekitar 8.000 pasukan perdamaian sebagai bagian dari kontribusi terhadap stabilitas kawasan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen yang lebih besar dalam mendukung proses perdamaian.
Ia menilai posisi Indonesia dalam BoP dapat menempatkan negara ini sejajar dengan sejumlah negara yang berperan penting dalam upaya diplomasi Timur Tengah, seperti Amerika Serikat, Turki, dan Arab Saudi.
“Sebagai negara pendiri, Indonesia juga memiliki daya tawar untuk mengkritik atau menolak kebijakan BoP jika dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan bagi rakyat Palestina,” kata Karman.
Ia berharap masyarakat dapat melihat langkah pemerintah tersebut sebagai bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Menurut Karman, selain fokus pada diplomasi internasional, sejumlah program domestik yang digagas Presiden Prabowo juga dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis serta kebijakan pemberantasan korupsi.
“Pada akhirnya, baik di dalam negeri maupun di panggung internasional, pemerintah berupaya menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan,” ujar mantan Ketua Umum PP GPII tersebut. ***
