JAKARTA, PARLE.CO.ID — Baru sepekan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mulai menunjukkan pendekatan agresif terhadap pengelolaan fiskal. Ia berencana mendatangi kementerian-kementerian besar untuk memastikan anggaran belanja negara tidak tersendat di tengah jalan.
“Saya sudah izin ke presiden, bulan depan akan keliling kementerian-kementerian besar yang penyerapan anggarannya belum optimal,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Langkah ini mencerminkan keinginannya agar kementerian tidak menunda belanja hingga menumpuk di akhir tahun. Ia memberikan tenggat waktu hanya sampai Oktober 2025. Bila target tak tercapai, Purbaya menegaskan siap menarik kembali anggaran tersebut.
“Kalau mereka perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur,” ujarnya.
Kebijakan ini muncul seiring target ambisius yang ia canangkan: pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 6 hingga 6,5 persen dalam satu hingga dua tahun mendatang. Purbaya percaya sasaran itu bisa tercapai jika pemerintah mampu mendorong permintaan domestik dan menyelaraskan kebijakan fiskal.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, ia memindahkan dana kas negara senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dana dalam bentuk deposito on call itu dibagi ke lima bank BUMN, termasuk Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia, dengan tujuan mempercepat perputaran uang di sektor riil.
Langkah awal Purbaya memperlihatkan gaya kepemimpinan yang menolak kompromi terhadap inefisiensi birokrasi. Pertanyaannya, apakah kebijakan yang penuh tekanan ini akan mendorong percepatan belanja, atau justru menambah ketegangan antarinstansi dalam kabinet baru Presiden Prabowo. ***
