Bambang Soesatyo mengajak Polri menjadikan momentum Hari Bhayangkara sebagai refleksi, memperkuat keadilan, serta membangun kepercayaan publik dengan pendekatan humanis dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Polri Harus Menjadi Solusi, Bukan Sumber Ketakutan
JAKARTA, PARLE. COM – Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa Hari Bhayangkara ke-79 bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan moral bagi seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk kembali kepada esensi tugasnya—mengayomi dan melindungi masyarakat.
Dengan mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, Bamsoet menilai peringatan ini mencerminkan janji perubahan sekaligus tantangan besar bagi Polri. Polri dituntut untuk menghapus ego sektoral, membuka ruang partisipasi publik, dan merespons lebih adaptif terhadap aspirasi rakyat, khususnya dari kalangan generasi muda yang semakin kritis terhadap kekuasaan.
“Peringatan Hari Bhayangkara bukan hanya soal sejarah. Ini adalah pengingat bahwa Polri tidak untuk menakut-nakuti rakyat, tetapi hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” tegas Bamsoet, Selasa (1/7/2025).
Capaian Presisi dan Inovasi Teknologi Polri
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua MPR ke-15 dan mantan Ketua DPR ke-20, memaparkan sejumlah langkah positif yang telah dilakukan Polri dalam menjalankan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).
Polri disebut berhasil meluncurkan berbagai inovasi berbasis teknologi seperti pengaduan digital, SIM dan SKCK online, e-tilang, dan aplikasi pelaporan kasus. Bahkan, Polri SuperApp telah menjadi platform satu pintu layanan masyarakat di lebih dari 500 kota dan kabupaten.
Menurut data resmi, selama tahun 2024 Polri telah mengungkap lebih dari 5.000 kasus kriminal, dari kejahatan narkotika hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Meski angka kriminalitas menurun 8%, tantangan baru seperti kejahatan siber justru meningkat sebesar 15%.
Interaksi Kemanusiaan Jadi Fondasi Kepercayaan Publik
Namun menurut Bamsoet, kepercayaan publik tak semata dibangun dari statistik. Interaksi nyata dan humanis di lapangan jauh lebih penting.
“Kepercayaan tumbuh dari sikap ramah polisi di kampung-kampung, dari keberanian menindak pelanggar tanpa pandang bulu, serta ketegasan dalam memberantas kejahatan tanpa pilih kasih,” jelasnya.
Peran Strategis Polri dalam Stabilitas Nasional
Sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia dan mantan Ketua Komisi III DPR ke-7, Bamsoet menekankan pentingnya peran strategis Polri dalam menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.
Dari penanganan radikalisme lewat Operasi Tinombala di Poso, pengamanan agenda internasional seperti KTT ASEAN 2024, hingga pemberantasan jaringan narkoba internasional di Kalimantan Barat, semua itu mencerminkan kesiapan Polri dalam menjaga ketertiban negara.
Tantangan Internal Polri: Bersihkan dari Oknum dan Reformasi Berkelanjutan
Meski begitu, ia menyoroti pentingnya reformasi internal. Masyarakat terus menuntut pembersihan institusi dari oknum penyalahguna wewenang, praktik suap, dan arogansi aparat yang mencoreng wajah kepolisian.
“Reformasi Polri belum selesai. Di era digital, polisi tak cukup hanya kuat secara fisik, tapi harus cerdas digital dan peka terhadap nilai-nilai keadilan sosial,” tutur Bamsoet.
Bamsoet pun menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa transformasi Polri harus berkelanjutan, tidak boleh berhenti apalagi merasa puas diri. Tantangan ke depan—termasuk hoaks, pencucian uang lintas negara, peretasan data, hingga kejahatan berbasis AI—harus dihadapi dengan kecerdasan, ketegasan, dan integritas. (P-01)
