BerandaLegislatifPerempuan Indonesia Kuasai UMKM, Tapi Minim di Posisi Manajerial: Dorongan Pemberdayaan Meningkat

Perempuan Indonesia Kuasai UMKM, Tapi Minim di Posisi Manajerial: Dorongan Pemberdayaan Meningkat

Published on

spot_img

Wakil Ketua MPR dan Wakil Menteri Perdagangan RI tekankan pentingnya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan nasional

Pentingnya Peran Perempuan dalam Pembangunan Nasional

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Perempuan Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap sektor ekonomi, terutama melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, partisipasi mereka dalam posisi strategis masih sangat terbatas. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa potensi besar ini harus dimaksimalkan melalui langkah konkret pemberdayaan.

“Langkah-langkah pemberdayaan harus benar-benar direalisasikan mengingat pentingnya peran perempuan dalam kehidupan keseharian bangsa ini,” ujar Lestari Moerdijat dalam pernyataan tertulis, Jumat (30/5/2025).

Data UMKM dan Tantangan Keterwakilan Perempuan di Posisi Strategis

Dalam forum ASEAN Women Economic Summit (AWES) 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengungkapkan fakta menarik: dari sekitar 65 juta pelaku UMKM di Indonesia, sebanyak 64,5% adalah perempuan.

UMKM sendiri menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menciptakan lapangan kerja bagi 97% tenaga kerja nasional. Namun, keterwakilan perempuan dalam posisi manajerial masih berada pada angka 31,7%.

Dorongan Legislator untuk Kebijakan Pro-Perempuan

Lestari Moerdijat yang juga merupakan anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, mendorong para pemangku kebijakan untuk lebih serius menciptakan ruang partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perumusan kebijakan publik.

Menurutnya, pemanfaatan maksimal terhadap potensi perempuan akan menjadi salah satu motor utama dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan nasional di sektor ekonomi, sosial, dan politik.

Pentingnya Sinergi Antar Lembaga dalam Pemberdayaan Perempuan

Sebagai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Lestari menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan akses, pendidikan, serta peluang kepemimpinan bagi perempuan.

Ia meyakini bahwa perempuan Indonesia tidak hanya menjadi aktor utama dalam ekonomi mikro, tetapi juga mampu memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan tingkat nasional jika diberi kesempatan dan akses yang setara.

Kesimpulan: Potensi Besar, Peluang Masih Terbatas

Potensi perempuan dalam pembangunan nasional, khususnya melalui sektor UMKM, sangat menjanjikan. Namun, realisasi potensi tersebut masih terkendala minimnya keterlibatan perempuan dalam posisi pengambil kebijakan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan dan pelibatan perempuan dalam kebijakan publik menjadi kunci penting dalam mendorong Indonesia menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

RUU Reforma Agraria Disepakati ke Paripurna, DPR Soroti Pembatasan Penguasaan Tanah Korporasi

Upaya membenahi ketimpangan penguasaan tanah dan mempercepat penyelesaian konflik agraria memasuki tahap baru setelah...

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...

Legislator PKS Apresiasi Polda Jatim Tangani Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 tidak hanya menyangkut pencarian dan pertolongan korban,...

Proyek Jalan Rp23,78 Miliar di Maluku Diduga Fiktif, Foto Proyek Lain Dipakai

Proyek Preservasi Jalan Saleman–Besi–Wahai–Pasahari Tahun Anggaran 2023 senilai Rp23,78 miliar diduga bermasalah. Proyek yang...

More like this

RUU Reforma Agraria Disepakati ke Paripurna, DPR Soroti Pembatasan Penguasaan Tanah Korporasi

Upaya membenahi ketimpangan penguasaan tanah dan mempercepat penyelesaian konflik agraria memasuki tahap baru setelah...

Reshuffle Kabinet Prabowo Harus Berbasis Kinerja, Bukan Kompromi Partai

Rencana reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dinilai harus menjadi momentum mengevaluasi seluruh kinerja pemerintahan,...

Legislator PKS Apresiasi Polda Jatim Tangani Kecelakaan KMP Virgo Transport 8

Penanganan kecelakaan laut KMP Virgo Transport 8 tidak hanya menyangkut pencarian dan pertolongan korban,...