BerandaLegislatifDukung Prabowo, Hidayat Nur Wahid Dorong Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah

Dukung Prabowo, Hidayat Nur Wahid Dorong Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah

Published on

spot_img

Inisiatif Ini Diharapkan Turunkan Biaya Haji Lebih Murah dari Malaysia

Kampung Haji Indonesia di Mekkah: Solusi Tekan Biaya Ibadah

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW), mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto membangun kampung haji Indonesia di Mekkah. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi terobosan untuk menekan biaya perjalanan haji bagi jemaah Indonesia, bahkan lebih murah dibandingkan Malaysia.

“Selama ini, komponen biaya terbesar haji selain tiket pesawat adalah akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi. Jika kita memiliki kampung haji sendiri, biaya bisa jauh lebih efisien,” ujar HNW dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Lobi ke Saudi dan Efisiensi Masa Tinggal

HNW menekankan pentingnya diplomasi tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk memastikan izin pembangunan kampung haji segera direalisasikan. Ia juga mendorong pengurangan masa tinggal jemaah dari 41 hari menjadi 30 hari sebagai upaya efisiensi biaya.

“Presiden Prabowo perlu memprioritaskan hal ini dalam kunjungan kenegaraan berikutnya ke Saudi. Ini akan membawa manfaat besar bagi kedua negara,” tambahnya.

Tantangan dan Solusi Penurunan Biaya Haji

Anggota Fraksi PKS ini mengingatkan, selain efisiensi akomodasi, pemerintah juga harus menekan harga tiket penerbangan dan memastikan tarif kampung haji lebih murah daripada menyewa hotel di Mekkah. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan pengelolaan dana haji oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk memberikan subsidi lebih besar kepada jemaah.

“Malaysia memberikan subsidi hingga 62% untuk jemaah kategori B40. Jika ingin lebih murah dari Malaysia, Indonesia harus lebih inovatif dalam kebijakan pembiayaan haji,” jelas HNW.

Revisi UU dan Persiapan BPH Jadi Kunci

HNW menegaskan, revisi UU Haji dan Umroh serta UU BPKH harus segera disahkan untuk mendukung langkah-langkah efisiensi ini. Selain itu, Badan Penyelenggara Haji (BPH) perlu dipersiapkan secara matang agar bisa mulai beroperasi pada musim haji mendatang.

“Dengan semua upaya ini, biaya haji bisa lebih ringan, dan jemaah bisa fokus meraih haji mabrur serta mendoakan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafuur,” pungkasnya. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

AI dalam Dunia Hukum Semakin Tak Terhindarkan

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Panja Artificial Intelligence (AI) BKSAP DPR RI dari...

566 Penerima MBG Diduga Keracunan di Sidoarjo, Abidin Fikri Desak BGN Evaluasi Total

Insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok...

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

More like this

AI dalam Dunia Hukum Semakin Tak Terhindarkan

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Panja Artificial Intelligence (AI) BKSAP DPR RI dari...

566 Penerima MBG Diduga Keracunan di Sidoarjo, Abidin Fikri Desak BGN Evaluasi Total

Insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok...

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...