Senator DPD Bahas Eksistensi dan Kewenangan dalam Sistem Presidensial
DPD Siapkan Langkah Strategis untuk Amandemen UUD 1945
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kelompok DPD di MPR terus memperjuangkan agenda perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada 2026. Hal ini disampaikan Ketua Kelompok DPD, Dedi Iskandar Batubara, dalam Diskusi Publik bertajuk “Eksistensi DPD RI dan MPR RI Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Perubahan UUD 1945” di Swiss-Belhotel, Serpong, Banten, Senin (5/5/2025).
Dedi menegaskan bahwa amandemen konstitusi diperlukan untuk penataan lembaga kenegaraan dalam sistem presidensial. “Ini menjadi harapan banyak pihak, termasuk masyarakat sipil,” ujarnya.
Dukungan Pemerintah dan Kolaborasi dengan DPR
Tahun 2025 dinilai sebagai momentum penting bagi DPD RI, seiring dengan sinyal positif dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait penataan kelembagaan negara. Salah satu buktinya adalah masuknya RUU tentang DPD RI ke dalam Prolegnas.
“Kami berharap ini menjadi solusi bagi penguatan tugas dan kewenangan DPD RI,” tegas Dedi. Ia juga menyoroti peluang kolaborasi dengan pemerintah meskipun peran DPDberbeda dengan DPR.
Abraham Liyanto: Perlu Penguatan Kewenangan DPD
Senator asal NTT sekaligus Sekretaris Kelompok DPD RI, Abraham Paul Liyanto, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kewenangan DPD RI. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan melalui amandemen UUD 1945 atau pembahasan RUU tentang DPD RI.
Abraham juga menyinggung pentingnya Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang masih dibahas payung hukumnya. “PPHN bisa melalui perubahan UUD atau diatur dalam UU tersendiri,” jelasnya.
Buku Saku DPD RI untuk Sosialisasi ke Daerah
Sebagai langkah konkret, Kelompok DPD RI akan menerbitkan buku saku berisi informasi tugas, fungsi, dan agenda strategis DPD RI. Buku ini akan menjadi panduan bagi anggota DPD RI saat reses atau kunjungan ke daerah pemilihan.
“Kami ingin memastikan suara daerah terus terdengar dan DPD RI semakin kuat,” pungkas Abraham. (P-01)
