Anggota Komisi V DPR RI Haryanto ingatkan pentingnya pengawasan anggaran di Kemendes PDT serta dukungan untuk program transmigrasi yang terintegrasi
WTP Bukan Jaminan Bebas Penyimpangan, DPR Ingatkan Kemendes PDT
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Anggota Komisi V DPR Haryanto, mengingatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) agar memperkuat sistem pengawasan anggaran meski telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut sejak 2016. Menurut Haryanto, predikat tersebut bukan berarti kementerian bebas dari potensi penyimpangan.
“WTP itu lebih pada pencatatan aset dan pengelolaan neraca keuangan. Tapi bukan berarti tidak ada potensi penyimpangan. Kami melihat realisasi semester I tahun ini juga belum optimal,” ujar Haryanto dalam keterangannya, Kamis (1/5/2025).
Temuan BPK Jadi Alarm untuk Evaluasi Pengawasan
Haryanto menyoroti sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menurutnya muncul akibat lemahnya pengawasan internal. Ia mendesak agar Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, memastikan temuan-temuan tersebut ditindaklanjuti hingga tuntas.
“Pengawasan harus terus dilakukan. Temuan BPK menunjukkan adanya potensi kerugian negara. Dalam tindak lanjutnya pun sering terkendala pihak ketiga maupun pegawai,” kata Haryanto.
Ia mengingatkan bahwa jika persoalan ini tidak segera ditangani, maka bisa menjadi masalah hukum di masa mendatang. Oleh karena itu, ia meminta keseriusan semua pihak dalam menyelesaikan berbagai temuan itu dengan langkah konkret.
Transmigrasi Butuh Dukungan Serius, Termasuk dari Presiden
Dalam kesempatan yang sama, Haryanto juga menyoroti realisasi anggaran Kementerian Transmigrasi yang baru mencapai 27,55 persen hingga 24 April 2025. Meskipun belum optimal, ia tetap memberikan apresiasi dan berharap adanya tambahan anggaran ke depan.
“Kami harap realisasinya tetap dikomunikasikan dengan Komisi V DPR RI. Meski anggaran turun, kami optimis jika dikelola dengan baik bisa memberi manfaat besar,” ujarnya.
Sebagai informasi, anggaran Kementerian Transmigrasi tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 31,78 persen, dari Rp122,4 miliar menjadi Rp83,5 miliar setelah penyesuaian.
Transmigrasi Butuh Infrastruktur dan Lahan yang Layak
Haryanto menekankan bahwa keberhasilan program transmigrasi sangat bergantung pada kesiapan lahan dan infrastruktur. Ia meminta agar pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, memberikan dukungan nyata agar transmigran dapat hidup lebih baik di wilayah barunya.
“Transmigran umumnya berasal dari wilayah dengan kondisi sulit. Maka, penting untuk menyiapkan lokasi yang layak, lahan yang jelas, dan infrastruktur yang memadai,” tutur Haryanto. (P-01)