BerandaLegislatifPremanisme Berkedok Ormas Ganggu Iklim Investasi, Wakil Ketua MPR Desak Penegakan Hukum...

Premanisme Berkedok Ormas Ganggu Iklim Investasi, Wakil Ketua MPR Desak Penegakan Hukum Tegas

Published on

spot_img

Eddy Soeparno: Premanisme Ormas Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Reputasi Investasi Indonesia

CIREBON, PARLE.CO.ID — Aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) dinilai menjadi ancaman serius terhadap iklim investasi di Indonesia. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merusak reputasi investasi Indonesia di mata internasional, tetapi juga menghambat target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan pemerintah.

Dalam sambutannya di acara Safari Ramadhan Bazaar Tebus Murah PAN di Kota Cirebon, Eddy menyatakan bahwa banyak investor yang mengambil sikap “wait and see” atau menunggu tindakan nyata pemerintah dalam menangani premanisme ormas. “Target pertumbuhan ekonomi 8% membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Gangguan premanisme berkedok ormas merusak reputasi sektor investasi dan industri Indonesia di mata internasional,” tegas Eddy.

Dampak Premanisme Ormas terhadap Investasi dan Tenaga Kerja

Eddy menjelaskan, kerugian yang ditimbulkan oleh premanisme ormas tidak hanya bersifat material, tetapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. “Jika investor memutuskan tidak berinvestasi atau bahkan menarik diri dari Indonesia, kita akan menghadapi gelombang PHK dan kegagalan penyerapan tenaga kerja. Padahal, setiap tahun perguruan tinggi meluluskan puluhan ribu tenaga kerja baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Eddy menyoroti kasus-kasus di kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang, di mana ormas seringkali melakukan tindakan yang mengganggu operasional perusahaan. “Ada kasus di mana ormas menyegel akses masuk ke pabrik, meskipun aparat keamanan telah melarang demonstrasi di kawasan industri,” tambahnya.

Dorongan untuk Penegakan Hukum yang Tegas

Sebagai solusi, Eddy mendorong lintas kementerian untuk berkoordinasi dengan kepolisian guna menindak tegas premanisme ormas. “Penegakan dan kepastian hukum adalah pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara. Aparat penegak hukum harus bersikap tegas dalam menghadapi praktik premanisme yang mengganggu dunia usaha,” tegasnya.

Eddy juga menekankan pentingnya seluruh stakeholder untuk mendukung arahan Presiden dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. “Selama premanisme ormas masih terjadi, target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sulit tercapai,” tutup anggota Komisi XII DPR RI ini. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

AI dalam Dunia Hukum Semakin Tak Terhindarkan

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Panja Artificial Intelligence (AI) BKSAP DPR RI dari...

566 Penerima MBG Diduga Keracunan di Sidoarjo, Abidin Fikri Desak BGN Evaluasi Total

Insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok...

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...

Fahri Hamzah Desak BPS Benahi Data Backlog Rumah, Soroti Lesunya Daya Serap Pasar

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendesak Badan Pusat Statistik (BPS)...

More like this

AI dalam Dunia Hukum Semakin Tak Terhindarkan

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Panja Artificial Intelligence (AI) BKSAP DPR RI dari...

566 Penerima MBG Diduga Keracunan di Sidoarjo, Abidin Fikri Desak BGN Evaluasi Total

Insiden dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok...

Restorasi Desa Adat Sade Dimulai, Fahri Hamzah: Bentuk Asli Rumah Adat Jadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah memastikan rencana restorasi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak...