Sabtu, 14 Maret 2026
More
    BerandaLegislatifPremanisme Berkedok Ormas Ganggu Iklim Investasi, Wakil Ketua MPR Desak Penegakan Hukum...

    Premanisme Berkedok Ormas Ganggu Iklim Investasi, Wakil Ketua MPR Desak Penegakan Hukum Tegas

    -

    Eddy Soeparno: Premanisme Ormas Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Reputasi Investasi Indonesia

    CIREBON, PARLE.CO.ID — Aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) dinilai menjadi ancaman serius terhadap iklim investasi di Indonesia. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan bahwa praktik ini tidak hanya merusak reputasi investasi Indonesia di mata internasional, tetapi juga menghambat target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan pemerintah.

    Dalam sambutannya di acara Safari Ramadhan Bazaar Tebus Murah PAN di Kota Cirebon, Eddy menyatakan bahwa banyak investor yang mengambil sikap “wait and see” atau menunggu tindakan nyata pemerintah dalam menangani premanisme ormas. “Target pertumbuhan ekonomi 8% membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Gangguan premanisme berkedok ormas merusak reputasi sektor investasi dan industri Indonesia di mata internasional,” tegas Eddy.

    Dampak Premanisme Ormas terhadap Investasi dan Tenaga Kerja

    Eddy menjelaskan, kerugian yang ditimbulkan oleh premanisme ormas tidak hanya bersifat material, tetapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. “Jika investor memutuskan tidak berinvestasi atau bahkan menarik diri dari Indonesia, kita akan menghadapi gelombang PHK dan kegagalan penyerapan tenaga kerja. Padahal, setiap tahun perguruan tinggi meluluskan puluhan ribu tenaga kerja baru,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Eddy menyoroti kasus-kasus di kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang, di mana ormas seringkali melakukan tindakan yang mengganggu operasional perusahaan. “Ada kasus di mana ormas menyegel akses masuk ke pabrik, meskipun aparat keamanan telah melarang demonstrasi di kawasan industri,” tambahnya.

    Dorongan untuk Penegakan Hukum yang Tegas

    Sebagai solusi, Eddy mendorong lintas kementerian untuk berkoordinasi dengan kepolisian guna menindak tegas premanisme ormas. “Penegakan dan kepastian hukum adalah pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara. Aparat penegak hukum harus bersikap tegas dalam menghadapi praktik premanisme yang mengganggu dunia usaha,” tegasnya.

    Eddy juga menekankan pentingnya seluruh stakeholder untuk mendukung arahan Presiden dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. “Selama premanisme ormas masih terjadi, target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sulit tercapai,” tutup anggota Komisi XII DPR RI ini. (P-01)

     

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Media Sosial

    0FansSuka
    0PengikutMengikuti
    0PengikutMengikuti
    0PelangganBerlangganan
    spot_img

    TERKINI