BerandaUncategorizedKomisi X DPR Pastikan Sistem Penerimaan Murid Baru  Berikan Akses Pendidikan...

Komisi X DPR Pastikan Sistem Penerimaan Murid Baru  Berikan Akses Pendidikan Adil untuk Semua

Published on

spot_img

Hetifah Sjaifudian: “SPMB Harus Atasi Ketimpangan dan Diskriminasi dalam Penerimaan Siswa Baru”

JAKARTA, PARLE.CO.ID — Komisi X DPR  menyatakan kesiapannya untuk memastikan bahwa kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) benar-benar memberikan akses pendidikan yang adil bagi semua anak Indonesia tanpa diskriminasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (25/2025)

Empat Jalur Penerimaan dalam SPMB

SPMB, yang diatur dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, menawarkan empat jalur penerimaan murid baru, yaitu:

  1. Jalur Domisili,
  2. Jalur Afirmasi,
  3. Jalur Prestasi,
  4. Jalur Mutasi.

Hetifah mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperbarui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi SPMB, mengingat PPDB sebelumnya sering menimbulkan masalah seperti ketidakmerataan sosial, geografis, dan ketimpangan akses pendidikan.

SPMB Diharapkan Atasi Masalah PPDB

Komisi X DPR berharap SPMB mampu mengatasi kendala yang selama ini terjadi dalam sistem PPDB, seperti ketidakadilan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil. Hetifah menekankan bahwa SPMB harus mencerminkan prinsip keadilan dan tidak menciptakan eksklusivitas bagi kelompok tertentu.

Koordinasi dan Pengawasan Kunci Keberhasilan SPMB

Hetifah juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan SPMB. “Pemerintah perlu memastikan tidak ada penyalahgunaan jalur tertentu, terutama jalur afirmasi yang harus benar-benar mengakomodasi siswa dari keluarga miskin dan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Selain itu, dia menyoroti perlunya mekanisme bantuan atau subsidi bagi sekolah swasta yang menampung siswa tidak mampu, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat melalui uji publik dan dialog dengan pemangku kepentingan. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

Masyarakat Kabupaten Banjar Dukung Metode PDSK Bendungan Riam Kiwa, Berharap Pembayaran Segera Cair

BANJAR, Parle – Masyarakat beserta jajaran perangkat desa di Kabupaten Banjar menyatakan dukungan penuh terhadap...

Diperlakukan Seperti Maling, Janda Tiga Anak Minta MA Periksa Juru Sita PN Tangerang Ambo Adi Manggaukang

TANGERANG, parle - Rahmawati, seorang janda dengan tiga anak, meminta Mahkamah Agung (MA) Republik...

Kepercayaan 24 Juta Nasabah Antarkan BSI Raih Top 5 CX100 Award

Jakarta, parle— PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) masuk lima besar Grand Champion...

More like this

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

Masyarakat Kabupaten Banjar Dukung Metode PDSK Bendungan Riam Kiwa, Berharap Pembayaran Segera Cair

BANJAR, Parle – Masyarakat beserta jajaran perangkat desa di Kabupaten Banjar menyatakan dukungan penuh terhadap...

Diperlakukan Seperti Maling, Janda Tiga Anak Minta MA Periksa Juru Sita PN Tangerang Ambo Adi Manggaukang

TANGERANG, parle - Rahmawati, seorang janda dengan tiga anak, meminta Mahkamah Agung (MA) Republik...