JAKARTA, PARLE.CO.ID – Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebaiknya dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Termasuk pemangkasan anggaran, juga harus diperhitungkan dengan matang agar tidak memicu efek domino, seperti meningkatnya pengangguran dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025) merespon imbas dari efesiensi itu, menyasar ke masyarakat kelas bawah, seperti TVRI dan RRI yang terpaksa merumahkan karyawan.
Selain itu, ia juga menyoroti pemotongan dana untuk program infrastruktur, termasuk preservasi jalan, yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Maka dari itu, pemotongan setiap pagu anggaran diharap diperhitungkan secara matang agar tak berdampak buruk terhadap kondisi masyarakat.
“Tentu saya berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah,” katanya.
Lasarus mengingatkan jika efisiensi yang memiliki tujuan baik, namun dilakukan dengan gegabah bakal memiliki efek domino terhadap rakyat. Misalnya, kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.
“Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi,” ucapnya.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) itu menekankan APBN bukan hanya bicara untung dan rugi, tapi juga bicara triger dan memberi kejut dalam pertumbuhan ekonomi. Lebih penting dari itu, menurut Lasarus, APBN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar ekonomi masyarakat bergerak.
“Ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur seperti, berhentinya kegiatan sektor kontruksi. Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana,” ujarnya.
Di sisi lain, Lasarus mengamini Komisi V DPR RI dalam posisi taat asas atau mengikuti mekanisme bernegara. Dalam hal ini, Komisi V DPR RI mematuhi instruksi presiden (inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kemudian inpres itu ada turunannya surat edaran Menteri Keuangan, dikirim lah ke sini, posisi kami di sini hanya menyetujui, termasuk IKN (Ibu Kota Nusantara),” kata dia.
Terkait pemblokiran anggaran IKN, Lasarus tak mau berprasangka lebih jauh. Dia yakin pemerintah punya alasan yang baik untuk menghentikan proyek pembangunan IKN tersebut.
“Kita percayakan kepada pemerintah karena masih terlalu dini juga buat saya, kami semua yang ada di sini untuk mengatakan ini arahnya kemana, karena efisiensi dengan anggaran kurang lebih Rp300 Triliun masih ada di posisi pemerintah, karena tidak mungkin itu disimpan tidak dipakai. Hanya mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi,” kata Lasarus.
Diblokirnya Anggaran IKN
Terlepas dari diblokirnya anggaran untuk IKN, Lasarus justru lebih menyorot dipotongnya dana untuk sejumlah program yang bersifat wajib di Komisi V DPR RI, seperti preservasi. Preservasi merupakan program untuk merawat kondisi jalan di seluruh Indonesia.
“Dana preservasi adalah dana yang digunakan untuk kita merawat kondisi jalan supaya kondisi jalan yang bagus ini bertahan. Kalau ini tidak kita anggarkan kondisi jalan akan menurun. Mengapa begitu? Karena preservasi ini untuk seluruh Indonesia, misal kemarin preservasi masih nol. Ini pasti semua akan diperbaiki,” kata dia lagi.
Untuk itu, Lasarus menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang akhirnya memutuskan melakukan rekonstruksi anggaran APBN Tahun 2025. Dia bahkan mengaku telah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti arahan pimpinan DPR RI guna menghentikan rapat kerja bersama para menteri sampai rekonstruksi anggaran itu rampung.
“Tidak akan memakan waktu lama, tentu saya juga sebagai anggota DPR RI, Wakil Rakyat tidak boleh lama karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini, contoh hari ini ada 2,5 juta pekerja kontruksi yang belum bisa bekerja, semua masih nunggu. Bisnis batu enggak gerak, bisnis pasir enggak gerak, bisnis semen enggak gerak. Semua masih pada posisi diam,” sebutnya.
Terakhir, Lasarus kembali menyampaikan harapannya agar pemerintah kembali mempertimbangkan aspirasi dari anggota Komisi V DPR RI. Menurutnya, pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas.
“Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama 2 minggu selesai dibahas. Habis itu kita bisa on going dengan kepastian bahwa sektor-sektor penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, contoh kalau di sini ada banyak padat karya yang mempekerjakan masyarakat langsung, programnya dirasakan langsung, itu pasti ditunggu sampai hari ini, dan program-program lain,” tegas Lasarus. ***
