BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

Jumat, 17 April 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

    Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

    Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

    BerandaLegislatifPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Langkah Nyata Menuju Pembangunan Nasional

    Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Langkah Nyata Menuju Pembangunan Nasional

    -

    JAKARTA, PARLE.CO.ID — Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan elemen krusial dalam pembangunan nasional. Jika perempuan memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan taraf hidup keluarga.

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya langkah nyata dalam memberdayakan perempuan dan melindungi anak agar mereka dapat menjadi pendorong kemajuan bangsa.

    “Perempuan yang berdaya tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya, tetapi juga memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu negara,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (6/2/2025).

    Selain itu, lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak akan menciptakan generasi yang lebih berdaya saing di masa depan.

    Tantangan dalam Perlindungan Anak

    Berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat beberapa isu krusial yang perlu mendapat perhatian segera, di antaranya:

    1. Ketahanan Pangan Keluarga:
      • Perbaikan pola makan menjadi tantangan utama dalam upaya meningkatkan gizi perempuan dan anak.
    2. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak:
      • Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi dan proses penanganannya sering kali memakan waktu lama.
    3. Kecanduan Gawai dan Media Sosial:
      • Banyak anak mengalami dampak negatif dari penggunaan gawai dan akses media sosial yang tidak terkontrol, yang dapat memengaruhi kesehatan mental dan perkembangan mereka.

    Menurut Lestari Moerdijat, akar permasalahan dari isu-isu tersebut harus segera diidentifikasi agar dapat diambil langkah strategis yang tepat untuk mengatasinya.

    Kolaborasi Lintas Sektor untuk Solusi Strategis

    Dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut, keterlibatan aktif berbagai kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan. Rerie—sapaan akrab Lestari—menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar efektif dan berkelanjutan.

    Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, Rerie mendorong kerja sama yang lebih erat antara kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif.

    “Pola pemberdayaan perempuan yang tepat serta sistem perlindungan anak yang kuat harus segera diwujudkan agar masyarakat yang adil dan makmur dapat tercapai secara merata,” tegasnya.

    Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia, serta memastikan bahwa mereka memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. (P-01)

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI