PALEMBANG, PARLE.CO.ID — Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi penerbitan surat perizinan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi sorotan. Langkah ini dilakukan atas perintah dan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel.
“Pada Kamis (9/1/ 2025), Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel mengumpulkan tim dari Kejaksaan Negeri Palembang dan menyusun rencana OTT di rumah jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi. OTT ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengeluhkan adanya praktik gratifikasi di lingkungan Disnakertrans Sumsel,” jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari, melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).
Barang Bukti dan Modus Operandi
Saat OTT dilakukan di Kantor Disnakertrans Sumsel, tim penyidik menemukan barang bukti signifikan, antara lain:
Uang Tunai
- Rp 39.200.000 di bawah meja kerja Kepala Disnakertrans.
- Rp 4.400.000 dalam tas pribadi Kepala Disnakertrans.
- Rp 75.000.000 dan beberapa lembar mata uang asing di bawah jok mobil Kepala Disnakertrans.
- Rp 50.000.000 dalam tas hitam di rumah pribadi Kepala Disnakertrans.
Total uang tunai yang diamankan mencapai Rp285.600.000.
Logam Mulia dan Barang Berharga
- Logam mulia 50 gram (2 keping) dan 25 gram (1 keping), dengan estimasi nilai Rp 200.000.000.
- Perhiasan dan dokumen kendaraan (BPKB).
Rekening dan Alat Elektronik
- 6 buku rekening atas nama orang lain.
- 1 unit Samsung Galaxy Z Fold 5 dalam kondisi tersegel.
Penetapan Tersangka
Hasil pemeriksaan intensif mengungkap cukup bukti untuk menetapkan dua orang sebagai tersangka:
- DM – Kepala Disnakertrans Sumsel.
- AL – Staf pribadi Kepala Disnakertrans.
Keduanya kini ditahan untuk 20 hari ke depan guna proses penyidikan lebih lanjut.
Dampak dan Komitmen Kejaksaan
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel menegaskan bahwa kasus ini sangat meresahkan, terutama bagi pengusaha dan investor yang beroperasi di Sumatera Selatan. OTT ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang bersih dan transparan.
Lebih lanjut, pengembangan kasus akan terus dilakukan untuk mengungkap potensi keterlibatan pihak lain. Kejaksaan juga menyoroti pentingnya pengawasan lebih ketat dalam birokrasi, terutama di sektor perizinan yang rentan terhadap praktik korupsi.
Tantangan Penegakan Hukum
Dalam menghadapi kasus ini, Kejaksaan dihadapkan pada tantangan besar, termasuk mengidentifikasi aliran dana yang melibatkan pihak-pihak eksternal. Penemuan dokumen dan rekening atas nama pihak lain menjadi fokus investigasi lanjutan untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas.
Operasi Tangkap Tangan di Disnakertrans Sumsel menjadi pengingat pentingnya akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan upaya seperti ini dapat mendorong reformasi birokrasi yang bersih dan profesional di Indonesia. (P-01)
