Anggota DPR RI Bambang Soesatyo dukung kerja sama Kepolisian Indonesia-China tangani kejahatan siber lintas negara yang rugikan RI hingga Rp 2,6 triliun.
JAKARTA, PARLE. CO. ID – Anggota DPR RI yang juga Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penguatan kerja sama antara Kepolisian Indonesia dan Kepolisian China. Kolaborasi ini difokuskan pada penanganan kejahatan siber lintas negara yang kian marak dan menggunakan teknologi tinggi.
Dikutip dari Pers Rilis, Sabtu (25/4/2026), Bamsoet menilai langkah ini sangat strategis mengingat Indonesia kerap menjadi target sekaligus lokasi operasi jaringan kejahatan siber internasional. Sindikat penipuan berbasis telepon (voice phishing) dan media sosial yang melibatkan warga negara asing, khususnya dari China, menjadi perhatian utama.
“Kerja sama ini sangat penting karena kejahatan siber hari ini sudah melampaui batas negara. Pelaku bisa berada di satu negara, server di negara lain, dan korban tersebar di berbagai wilayah. Tanpa kolaborasi lintas yurisdiksi, penegakan hukum akan selalu tertinggal,” ujar Bamsoet saat menerima Atase Kepolisian Kedubes China, Police Commissioner Class Ⅱ Yang Chunyan, di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Bamsoet memaparkan data mengkhawatirkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Sepanjang tahun 2024 hingga awal 2026, tercatat lebih dari 120 ribu laporan kasus penipuan daring di Indonesia. Total kerugian masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari Rp 2,6 triliun.
Modus kejahatan ini semakin beragam, mulai dari investasi bodong, impersonasi aparat penegak hukum, hingga rekayasa sosial melalui platform digital. Kasus-kasus besar di Batam, Bali, dan Jakarta membuktikan bahwa sindikat internasional sering memanfaatkan wilayah Indonesia sebagai basis operasi dengan teknologi komunikasi canggih.
“Penanganan kejahatan transnasional seperti ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga perbaikan sistem,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan bahwa kerja sama ini nantinya akan mencakup pertukaran informasi intelijen secara real-time, penguatan kapasitas investigasi digital, serta percepatan mekanisme hukum bersama.
Diharapkan, kolaborasi ini mampu mempercepat pelacakan aliran dana dan identifikasi jaringan pelaku secara simultan di berbagai wilayah. Bamsoet menekankan pentingnya penggunaan alat canggih seperti digital forensik dan Artificial Intelligence (AI) dalam proses penegakan hukum.
“Yang kita hadapi bukan kejahatan biasa, melainkan kejahatan terorganisir dengan teknologi tinggi. Karena itu, kerja sama penegakan hukum harus lebih adaptif,” pungkas Bamsoet.
Analisis Redaksi Parle.co.id: Kedaulatan Digital
Rencana kerja sama Polri dengan Kepolisian China yang didorong oleh Bambang Soesatyo ini menunjukkan urgensi kedaulatan digital Indonesia. Redaksi mencatat tiga poin analisis strategis:
Diplomasi Keamanan Transnasional: Penggunaan wilayah Indonesia (Batam, Bali, Jakarta) sebagai basis operasi sindikat asing merugikan reputasi keamanan nasional. Kerja sama dengan China adalah langkah pragmatis, mengingat banyak pelaku berasal dari sana. Hal ini akan mempercepat proses ekstradisi dan penyelesaian hukum lintas batas.
Urgensi GovTech dan Pertahanan Siber: Angka kerugian Rp 2,6 triliun adalah bukti nyata bahwa literasi digital masyarakat masih tertinggal dibandingkan kecanggihan modus penipuan. Kerja sama ini tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga pada transfer pengetahuan teknologi investigasi digital ke pihak kepolisian lokal.
Pelacakan Aliran Dana Lintas Negara: Tantangan terbesar kejahatan siber adalah money laundering melalui aset kripto atau perbankan luar negeri. Kolaborasi ini diharapkan membuka jalan bagi transparansi transaksi keuangan yang mencurigakan antara kedua negara, sehingga pemulihan aset (asset recovery) milik korban bisa lebih optimal dilakukan. ****