BerandaEksekutifWamen PKP, Fahri Hamzah: 98 Kota di Indonesia, Bermaslah dalam Penataan Kawasan...

Wamen PKP, Fahri Hamzah: 98 Kota di Indonesia, Bermaslah dalam Penataan Kawasan Kumuh

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, Fahri Hamzah menyebut ada 98 kota di Indonesia bermasalah dalam penataan terhadap kawasan kumuh , termasuk Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Karena itu, Fahri meminta para pengembang di Kota Mataram, harus berani melakukan penataan kota dengan ide dan gagasan yang brilian.

“Hampir rata-rata kota di Indonesia bermasalah, termasuk Kota Mataram. Saya lihat banyak kawasan kumuhnya. Jadi, tolong pengembang harus punya ide brilian dalam melakukan penataan,” tegas Fahri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/12/2024).

Menata kota, lanjut Wamen PKP, harus dengan ide dan gagasan yang bagus, tidak bisa menggunakan ide yang begitu-begitu saja.

“(Penataan kota) jangan terlalu sederhana. Harus ada ide di daerah minimal. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN, yang non-APBN untuk 3 juta rumah ini di NTB besar sekali,” kata Fahri yang mengkritik bangunan Kota Tua Ampenan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang mulai lapuk alias rusak.

Fahri meminta kawasan yang menjadi ikon Kota Mataram itu harus ditata kembali. Untuk itu, dia menantang para pengembang untuk mengajukan ide dan gagasan penataan Kota Tua Ampenan, tanpa perlu mengkhawatirkan soal uang.

“Kota Tua Ampenan belum ditata, dan malah tambah rusak. Padahal itu heritage ya. Jadi, saya tantang pengembang untuk mengajukan ide mereka. Berapapun uangnya saya kasih, saya siapkan. Nggak usah khawatir soal uang, cari saya. Tapi kalau dari APBN ngejar saya, malas saya,” ujarnya lagi.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu pun menyarankan agar pemerintah daerah (Pemda), mulai bekerja sama dengan kontraktor untuk bersama-sama membuat desain tata kawasan kumuh di Mataram. Bukan hanya Kota Tua Ampenan, di kawasan Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Sumbawa, juga bakal ditata.

“Rencana itu akan direalisasikan jika ada pengembang yang mengajukan konsep penataan kawasan Pulau Bungin,” kata Fahri menjelaskan data pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di NTB sendiri bertambah mencapai 220.000 unit.

Untuk itu, kata Wamen Fahri Hamzah, harus ada inovasi dalam membuat rumah yang tertata. Jangan hanya jual rumah seperti ini, apalagi mengambil lahan pesawahan

“Mestinya, bagaimana kawasan kumuh disulap jadi kawasan indah. Jangan khawatir duitnya, ini banyak. Tapi idenya ada,” tegas Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia itu lagi.

Fahri pun mengkritik keras ide yang dimiliki para pengembang di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jangan-jangan, kata Fahri, selama ini para pengembang atau kontraktor terlalu berpaku pada ide dan sistem lama.

“Saya khawatir pengembang terlalu dininabobokan oleh sistem lama, business as usual. Saya minta pengembang dan Pemda harus punya gagasan,” demikian Wamen KPK Fahri Hamzah. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Ketua DPD Sutan Najamudin: Otda Bukan Hadiah, tetapi Tanggung Jawab Bersama

Penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan pembangunan...

DPR Selesaikan 28 UU, Puan Maharani: RUU Perampasan Aset Masih Digodok

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 28 rancangan...

Prabowo: Seluruh Barang Subsidi dan Bansos Akan Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto memutuskan penyaluran seluruh barang subsidi dan bantuan sosial (bansos) dilakukan melalui...

Legislator PKS Berharap Pidato Prabowo Bawa Optimisme Baru Menuju Indonesia Emas 2045

Di tengah perayaan kemerdekaan yang setiap tahun dipenuhi simbol, pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto...

More like this

Ketua DPD Sutan Najamudin: Otda Bukan Hadiah, tetapi Tanggung Jawab Bersama

Penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan pembangunan...

DPR Selesaikan 28 UU, Puan Maharani: RUU Perampasan Aset Masih Digodok

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 28 rancangan...

Prabowo: Seluruh Barang Subsidi dan Bansos Akan Disalurkan Lewat Koperasi Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto memutuskan penyaluran seluruh barang subsidi dan bantuan sosial (bansos) dilakukan melalui...