BerandaUncategorizedAhmad Sahroni: KPK Jangan Jadikan OTT Mainan yang Tak Jelas Tujuannya

Ahmad Sahroni: KPK Jangan Jadikan OTT Mainan yang Tak Jelas Tujuannya

Published on

spot_img

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak menjadikan operasi tangkap tangan (OTT), sekadar alat untuk menangkap seseorang tanpa tujuan jelas. Dia berharap, OTT digunakan secara optimal untuk menangkap pelaku korupsi sekaligus mengamankan uang negara yang telah diselewengkan.

“OTT itu kan jangan dibuat, itu kan OTT seolah-olah jadi kayak mainan untuk mempublikasikan ke ruang publik,” ujar Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Sahroni menegaskan KPK sebaiknya lebih fokus pada pengamanan keuangan negara daripada sekadar menangkap individu yang terlibat korupsi. Salah satu cara yang disarankannya adalah melalui penyelidikan mendalam sebelum melakukan operasi senyap tersebut.

“Kita berharap OTT itu bukan daripada buatan dari perangkat. Misalnya menangkap seseorang, duitnya nggak ada, tapi dengan penyelidikan duitnya di sana misalnya,” sebut Politisi dari Partai NasDem itu lagi.

Menurut dia, OTT adalah salah satu alat yang digunakan KPK untuk menangkap tersangka korupsi dalam waktu yang sama saat operasi dilakukan. Oleh karenanya, dia menginginkan agar KPK tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga memastikan uang negara yang hilang dapat dipulihkan dalam proses tersebut.

“Memang ada di penangkapan pada saat yang bersangkutan di hari itu misalnya. Jangan nanti uangnya di mana, orangnya di mana gitu,” pungkasnya. ***

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

DPR Buka Ruang Buruh dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Target Rampung Sebelum 31 Oktober 2026

Pimpinan DPR RI membuka ruang lebih luas bagi serikat pekerja dan serikat buruh untuk...

Pengawasan Peradilan Dinilai Perlu Diperkuat, Komisi III DPR Dorong Revisi UU KY

Penguatan fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan dinilai menjadi salah satu kunci untuk memulihkan dan...

Bunga Kredit PNM Mekaar Turun Jadi 8 Persen, Pemerintah Siapkan Subsidi untuk 12 Juta Nasabah

Pemerintah memutuskan menurunkan bunga kredit super mikro bagi nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar...

Aida S Budiman Diusulkan Jadi Deputi Gubernur Senior BI, Gantikan Destry Damayanti

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman untuk menduduki...

More like this

DPR Buka Ruang Buruh dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Target Rampung Sebelum 31 Oktober 2026

Pimpinan DPR RI membuka ruang lebih luas bagi serikat pekerja dan serikat buruh untuk...

Pengawasan Peradilan Dinilai Perlu Diperkuat, Komisi III DPR Dorong Revisi UU KY

Penguatan fungsi pengawasan terhadap lembaga peradilan dinilai menjadi salah satu kunci untuk memulihkan dan...

Bunga Kredit PNM Mekaar Turun Jadi 8 Persen, Pemerintah Siapkan Subsidi untuk 12 Juta Nasabah

Pemerintah memutuskan menurunkan bunga kredit super mikro bagi nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar...