BREAKING INTEL
PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
MARKET WATCH
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

Sabtu, 18 April 2026
More
    BREAKING INTEL
    PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik. GEOPOLITIK: Bamsoet ingatkan "Jeda Strategis" Iran-Israel, RI harus waspadai lonjakan harga minyak dunia USD 95/Barel. EKONOMI: Menperin jamin stok LPG nasional aman meski ketergantungan impor mencapai 83,97 persen. REKRUTMEN: PT KAI buka lowongan kerja masif di Job Fair Undip Semarang 15-16 April 2026. PRESIDEN: Indonesia Bangkit sebagai "Rising Giant", Prabowo resmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang. PARLEMEN: Komisi IX DPR panggil Badan Gizi Nasional (BGN) Senin besok terkait pengadaan 21.801 motor listrik.
    MARKET WATCH
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    USD/IDR 17.150 (-0.45%) EUR/IDR 18.620 (-0.12%) OIL BRENT US$120.40 (+3.20%) GOLD US$4.185 (-1.15%) IHSG 7.120 (-0.85%) NASDAQ 18.420 (+0.55%) BITCOIN US$92.100 (+2.10%)
    PARLE INTEL: NATIONAL REVENUE ALERT

    Urgensi Regulasi GSA: Menutup Celah Kebocoran Fiskal Udara

    Analisis strategis mendeteksi adanya anomali pada pencatatan pajak sektor transportasi udara internasional di mana volume penumpang tidak berbanding lurus dengan serapan PPh dan PPN nasional. Redaksi mengidentifikasi skema 'direct booking' luar negeri sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sinergi antara kebijakan GSA wajib dan pembatasan modal asing 49% merupakan instrumen proteksi bagi pelaku usaha lokal sekaligus upaya repatriasi devisa. Intelijen ekonomi menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi pada kuartal ini, potensi kerugian negara dari sektor SOTO (Sold Outside Ticketing Outside) diprediksi akan terus meningkat seiring lonjakan rute internasional 2026.

    BerandaUncategorizedFraksi PDIP Siap Kawal Sidang Hasto Kristiyanto, Soroti Potensi Politisasi Hukum

    Fraksi PDIP Siap Kawal Sidang Hasto Kristiyanto, Soroti Potensi Politisasi Hukum

    -

    Anggota Komisi III PDIP Akan Pantau Proses Hukum Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di PN Jakarta Pusat

    JAKARTA, PARLE.CO.ID— Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR  Dolfie Othniel Frederic Palit, menyatakan bahwa anggota DPR dari PDIP siap mengawal sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dolfie menegaskan bahwa anggota Komisi III DPR dari PDIP akan memantau secara khusus proses hukum tersebut.

    Anggota Komisi III PDIP yang Terlibat

    Beberapa anggota Komisi III DPR dari PDIP yang akan terlibat dalam pemantauan sidang Hasto Kristiyanto antara lain:

    • Dede Indra Permana
    • Saparudin
    • Falah Amru
    • Wayan Sudirta
    • Gilang Dhiela Faraez
    • Dewi Juliani
    • Pulung Agustanto

    “Ini adalah anggota Komisi III dari Fraksi PDIP yang akan ikut mengawal proses hukum ini. Dan mendukung tim pengacara yang telah dibentuk DPP PDIP,” kata Dolfie dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Sorotan atas Potensi Politisasi Hukum

    Dolfie menyoroti adanya kejanggalan dalam kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto. Ia menilai kasus ini lebih condong pada politisasi hukum. “Kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, kasus yang lain juga banyak. Artinya kita menghargai proses hukum yang dijalani Mas Hasto, tapi kita juga ingin tahu proses hukum untuk kasus korupsi yang triliunan dan bagaimana situasinya untuk ditangani secara adil,” ujarnya.

    Dolfie menegaskan bahwa pemantauan dari Fraksi PDIP ini bukanlah bentuk intervensi terhadap pengadilan. “Kami kan tidak bisa mengintervensi proses pengadilan, ya kan? Tetapi kami bisa menanyakan proses-proses atau kasus-kasus yang belum masuk atau belum ditangani oleh KPK,” tambahnya.

    Komitmen untuk Transparansi

    Dolfie menjelaskan bahwa pemantauan ini dilakukan dalam rangka memastikan transparansi proses hukum. Ia juga menyatakan bahwa Fraksi PDIP akan menanyakan kasus-kasus lain yang sedang diselidiki oleh KPK dalam rapat DPR dengan pimpinan KPK.

    “Nanti opini akan menganggap kami mengintervensi KPK, itu juga nggak pas,” ucap Dolfie, menegaskan bahwa Fraksi PDIP tidak ingin dianggap melakukan intervensi.

    Bantahan atas Tuduhan Diamnya Fraksi PDIP

    Dolfie membantah anggapan bahwa anggota Fraksi PDIP di Komisi III diam atas kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto. Ia menjelaskan bahwa upaya yang ditempuh tidak semuanya harus diungkap ke publik.

    “Sebenarnya upaya teman-teman di Komisi III kan semuanya tidak, tidak semuanya bisa disampaikan secara terbuka, karena upaya itu kan namanya politik komunikasi bisa terbuka bisa tertutup,” pungkas Dolfie.

    Dengan demikian, Fraksi PDIP berkomitmen untuk memastikan proses hukum yang adil dan transparan, sambil tetap menghormati independensi lembaga penegak hukum. (P-01)

     

    Endang Suherman
    Endang Suhermanhttps://parle.co.id
    Pengamat isu terkini dan kurator berita digital. Fokus pada akurasi data dan kecepatan informasi demi menjaga kualitas literasi pembaca Parle.co.id.

    TERKAIT

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    spot_img

    TERKINI