JAKARTA, PARLE.CO.ID– Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bersama sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) menerima audiensi dari perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan ini berlangsung di Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Audiensi tersebut turut dihadiri anggota Komisi X dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Golkar DPR RI, seperti Firman Soebagyo, Ferdiansyah, Nur Purnama Sidik, dan Karmila Sari. Selain itu, perwakilan DPRD Kabupaten Pati serta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pati hadir untuk mendukung peningkatan kesejahteraan guru PAUD serta penguatan pendidikan nonformal dan informal (PNFI).

HIMPAUDI Dorong Perbaikan Regulasi

Dalam pertemuan ini, HIMPAUDI menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), terutama terkait pengakuan terhadap tenaga pendidik PAUD. Mereka meminta kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, serta akses lebih luas terhadap pelatihan dan sertifikasi.

Menanggapi hal tersebut, Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa Komisi X DPR RI berkomitmen memperjuangkan hak-hak tenaga pendidik PAUD dalam revisi UU Sisdiknas.

“Guru PAUD memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak sejak dini. Namun, mereka masih menghadapi berbagai kendala, termasuk minimnya kesejahteraan dan keterbatasan akses terhadap peningkatan profesionalisme,” ujar Hetifah.

Pernyataan Hetifah diamni rekan se fraksinya, yakni Firman Subagyo yang menegaskan bahwa revisi UU Sisdiknas harus tetap mempertahankan dan memperkuat pendidikan nonformal dan informal agar terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Ferdiansyah menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah untuk menjamin keberlanjutan pendidikan PAUD dan PNFI.

Melanjutkan pernyataannya, Hetifah memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan membawa aspirasi HIMPAUDI serta masukan dari DPRD dan Dinas Pendidikan Pati dalam pembahasan revisi UU Sisdiknas. Ia juga menegaskan komitmen Fraksi Golkar untuk terus memperjuangkan kesejahteraan guru PAUD serta keberlanjutan pendidikan nonformal dan informal di Indonesia.

“Komisi X DPR RI akan terus memastikan bahwa suara guru PAUD, tenaga pendidik PNFI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya didengar dan diperjuangkan dalam kebijakan pendidikan nasional. Kami ingin memastikan revisi UU Sisdiknas benar-benar mencerminkan kepentingan mereka,” pungkas Hetifah. ***