Presiden Prabowo Subianto menyentil eksportir sawit dan batu bara yang simpan DHE di luar negeri. Pemerintah kini wajibkan simpan DHE SDA lewat PP No 8 Tahun 2025.
JAKARTA, PARLE.CO.ID – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan teguran keras kepada para eksportir komoditas unggulan, khususnya kelapa sawit dan batu bara, yang masih kerap menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di luar negeri. Sentilan ini disampaikan Presiden dalam agenda Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dikutip dari ANTARA, Presiden Prabowo menyayangkan praktik para pengusaha yang mengekspor kekayaan alam Indonesia namun tidak menaruh hasilnya di perbankan dalam negeri. Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
“Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, kelapa sawit kita diekspor, hasil ekspor tidak ditaruh di Indonesia. Batu bara kita dijual, diekspor, hasil ekspor tidak ditaruh di Indonesia,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para undangan.
Guna mengatasi kebocoran devisa tersebut, pemerintah telah menerbitkan regulasi ketat berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kewajiban Penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Dalam Negeri.
Presiden menegaskan bahwa tanpa aturan ini, kekayaan alam Indonesia seperti sawit, batu bara, timah, hingga emas hanya akan habis dijual tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi negara. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar hilirisasi dan perlindungan aset nasional.
“Saya tidak akan panjang lebar, tapi ini semua adalah bukti kepada rakyat. Kita juga akan terus memberi bukti ke rakyat dan akan melaporkan langkah-langkah yang kita ambil,” tegasnya optimis.
Berdasarkan data penelusuran ANTARA, nilai ekspor sawit nasional Indonesia pada tahun 2025 mencapai angka yang fantastis, yakni sekitar 35,87 miliar dolar AS atau setara Rp590 triliun. Angka ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 29,23 persen dibandingkan tahun 2024.
Di sisi lain, nilai ekspor batu bara Indonesia sepanjang 2025 tercatat sekitar 24,48 miliar dolar AS atau sekitar Rp409 hingga Rp411 triliun. Meski secara nilai turun 19,7 persen dibanding tahun sebelumnya, volume ekspor batu bara masih mencapai 390,9 juta ton. Besarnya angka-angka ekspor inilah yang diharapkan Presiden dapat terparkir di sistem keuangan dalam negeri untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.
Analisis: Memaksa Devisa Pulang demi Kedaulatan Ekonomi
Langkah tegas Presiden Prabowo melalui PP Nomor 8 Tahun 2025 merupakan respons strategis terhadap fenomena “devisa numpang lewat” yang telah lama menjadi tantangan ekonomi Indonesia. Berikut beberapa poin analisisnya:
Penguatan Likuiditas Domestik: Dengan mewajibkan DHE parkir di dalam negeri, pemerintah berupaya meningkatkan cadangan devisa dan likuiditas dolar AS di pasar domestik. Hal ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari tekanan eksternal.
Menantang Dominasi Eksportir: Sentilan Presiden menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan profitabilitas swasta dan kepentingan nasional. PP No 8/2025 menjadi instrumen “pemaksa” agar eksportir tidak hanya mengambil kekayaan alam, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas moneter dalam negeri.
Ambisi Global 2027: Pernyataan Presiden bahwa “dunia akan kaget pada bangkitnya bangsa Indonesia” tahun depan mengindikasikan bahwa tahun 2026 adalah masa konsolidasi besar-besaran. Keberhasilan menarik DHE pulang akan menjadi modal utama pembangunan infrastruktur dan hilirisasi yang berkelanjutan.
Transparansi dan Keadilan: Pengaitan masalah DHE dengan agenda di Kejaksaan Agung memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak segan membawa masalah ekonomi ke ranah penegakan hukum jika ditemukan unsur kecurangan atau ketidakpatuhan terhadap regulasi baru tersebut. *****
