Ketua DPR RI Puan Maharani instruksikan kementerian dan lembaga sigap pastikan keselamatan warga pascagempa M 7,6 di Sulawesi Utara yang memicu tsunami kecil.
JAKARTA, PARLE.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kementerian dan lembaga terkait untuk bergerak sigap dalam memastikan keselamatan warga pascagempa bumi bermagnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara (Sulut) dan sekitarnya. Puan menekankan pentingnya antisipasi terhadap gempa susulan serta penyisiran wilayah terdampak tsunami.
Dikutip dari laporan ANTARA, Kamis (2/4/2026), gempa tektonik tersebut terjadi di perairan Bitung, Sulawesi Utara, pada pukul 05.48 WITA dan getarannya terasa kuat hingga ke Maluku Utara. Satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan gedung.
“Semua instansi harus sigap memastikan keselamatan warga. Tim SAR juga harus terus menyisir wilayah-wilayah terdampak, apalagi sempat terjadi tsunami di beberapa titik akibat gempa,” ujar Puan Maharani dalam keterangan resminya di Jakarta.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa guncangan gempa dirasakan kuat selama 10 hingga 20 detik di Kota Bitung dan Kota Ternate. Gempa ini juga memicu gelombang tsunami kecil di beberapa wilayah pesisir.
Berdasarkan data BNPB, gelombang tsunami setinggi 0,3 meter terdeteksi di Halmahera Barat pada pukul 06.08 WIB, disusul gelombang setinggi 0,2 meter di Bitung pada pukul 06.15 WIB.
“Meski relatif kecil, kondisi ini tetap memerlukan kewaspadaan karena potensi gelombang susulan masih dapat terjadi,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
Ketua DPR RI menyampaikan dukacita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam musibah ini. Ia mendorong pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk segera menyiapkan titik evakuasi, tempat pengungsian, dan menyalurkan bantuan logistik, terutama bagi kelompok rentan.
Puan juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoaks yang beredar di media sosial.
“Tingkatkan kewaspadaan dan jangan terpengaruh oleh berita-berita yang tidak akurat. Pastikan memantau informasi dari sumber-sumber terpercaya, khususnya pemerintah,” tegasnya. Ia juga menyarankan agar masyarakat untuk sementara waktu menjauhi wilayah pesisir guna menghindari risiko gelombang susulan.
Analisis Redaksi Parle.co.id: Fungsi Pengawasan Legislatif
Respons cepat Ketua DPR RI Puan Maharani dalam menginstruksikan kesigapan kementerian/lembaga pascagempa M 7,6 di Sulawesi Utara menunjukkan fungsi pengawasan legislatif yang berjalan secara real-time di tengah situasi darurat. Analisis kami melihat bahwa penekanan Puan terhadap “tsunami kecil” dan “berita hoaks” merupakan poin krusial untuk mencegah eskalasi kepanikan massa di wilayah terdampak seperti Bitung dan Ternate.
Meskipun tsunami yang terdeteksi hanya berkisar 0,2 hingga 0,3 meter, sejarah kegempaan di zona subduksi Sulawesi Utara selalu menyimpan risiko unpredictable. Keputusan Puan untuk meminta masyarakat menjauhi pesisir adalah langkah preventif yang tepat mengingat karakteristik gempa susulan seringkali memicu perubahan geomorfologi bawah laut yang bisa memperbesar risiko gelombang. Tantangan bagi pemerintah saat ini bukan hanya pada evakuasi fisik, melainkan pada ketahanan infrastruktur gedung yang menyebabkan satu korban jiwa—hal yang seharusnya menjadi catatan evaluasi standar bangunan tahan gempa di wilayah rawan bencana. ****