Mensos Gus Ipul menyatakan Perpres penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 bagi PBPU dan Bukan Pekerja masih diproses. Simak kabar terbarunya.

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan informasi terbaru mengenai rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas 3. Ia menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur kebijakan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan di internal pemerintah.

“Ya nanti lagi diproses,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Meski publik sangat menantikan kepastian mengenai siapa saja golongan yang akan menerima keringanan atau pemutihan piutang tersebut, Gus Ipul belum dapat merinci detailnya. Ia menegaskan bahwa seluruh aspek kebijakan tengah dikaji secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Sinergi Lintas Kementerian

Kebijakan besar ini diharapkan dapat segera diimplementasikan melalui koordinasi intensif antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Gus Ipul meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil final dari pembahasan tersebut.

“Ditunggu saja,” pinta Mensos.

Target Peserta PBPU dan Bukan Pekerja

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun rancangan Perpres yang secara khusus menyasar peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3.

Langkah ini diambil dengan tujuan utama untuk menghapus beban piutang dan denda iuran yang selama ini menghambat akses kesehatan masyarakat. Selain meringankan beban finansial peserta, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan angka kepesertaan aktif demi menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selama ini, pemerintah telah menopang pembiayaan JKN melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dialokasikan melalui DIPA Kementerian Kesehatan. Dengan adanya penghapusan tunggakan bagi kelas 3 mandiri (PBPU/BP), diharapkan distribusi kesejahteraan kesehatan menjadi lebih merata bagi masyarakat kelas bawah.

Memahami perbedaan status kepesertaan sangat penting karena kebijakan penghapusan tunggakan ini secara spesifik hanya ditujukan bagi kelompok tertentu.

Berikut adalah tabel panduan untuk membantu Anda mengenali kategori kepesertaan BPJS Kesehatan:

Tabel Perbedaan Peserta BPJS Kesehatan

Mengapa Hanya PBPU dan BP Kelas 3?

Kebijakan ini diambil berdasarkan pertimbangan ekonomi dan keberlanjutan program JKN:

• Beban Ekonomi Riil: Peserta PBPU dan BP kelas 3 umumnya adalah pekerja sektor informal (pedagang kecil, buruh harian) atau warga tidak mampu yang belum masuk skema PBI.

• Aktivasi Status: Banyak peserta kelas 3 yang kartu BPJS-nya non-aktif karena tidak sanggup membayar tunggakan bertahun-tahun. Dengan penghapusan ini, status kepesertaan mereka bisa kembali aktif.

• Fokus Keadilan: Peserta kelas 1 dan 2 dianggap memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, sehingga keringanan difokuskan pada kelas yang paling rentan.

Langkah Sambil Menunggu Perpres Disahkan:

1. Cek Status Kepesertaan: Pastikan Anda tahu apakah masuk kategori PBPU atau BP melalui aplikasi Mobile JKN atau layanan Pandawa (WhatsApp).

2. Pantau Pengumuman Resmi: Jangan tergiur tawaran pihak ketiga yang menjanjikan “pemutihan instan”. Kebijakan ini akan berjalan secara otomatis melalui sistem BPJS setelah Perpres terbit.

3. Update Data di Kelurahan: Jika Anda merasa sangat tidak mampu tetapi tidak terdaftar di PBI, segera urus data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) di kantor desa/kelurahan setempat.

Penting untuk memahami cara kerja denda BPJS Kesehatan saat ini, agar Anda bisa melihat seberapa besar beban yang akan dihapus oleh pemerintah melalui Perpres mendatang.

Saat ini, BPJS Kesehatan tidak mengenal denda iuran bulanan (tidak ada denda jika hanya telat bayar). Namun, denda akan muncul dalam bentuk Denda Layanan Rawat Inap jika peserta menggunakan layanan rumah sakit dalam kurun waktu 45 hari setelah status kepesertaannya diaktifkan kembali.

Berikut adalah simulasi dan penjelasannya:

Simulasi Perhitungan Denda Layanan BPJS Kesehatan

Berdasarkan aturan berjalan, besaran denda adalah 5% dari biaya diagnosa awal rawat inap, dikalikan jumlah bulan tertunggak (maksimal 12 bulan).

Rumus: >

$$Denda = 5\% \times \text{Biaya Rawat Inap} \times \text{Jumlah Bulan Tertunggak}$$

Contoh Kasus:

Bapak Budi adalah peserta Kelas 3 (PBPU) yang menunggak selama 2 tahun (24 bulan) dan baru saja melunasi tunggakannya. Dua minggu kemudian, ia harus menjalani operasi dan rawat inap dengan total biaya Rp10.000.000.

• Jumlah Bulan Tertunggak (Maksimal): 12 bulan (meskipun menunggak 24 bulan, denda maksimal hanya dihitung 12 bulan).

• Perhitungan: $5\% \times Rp10.000.000 \times 12 \text{ bulan} = Rp6.000.000$.

• Ketentuan Maksimal: Denda layanan maksimal adalah Rp30.000.000.

Maka, Bapak Budi harus membayar denda sebesar Rp6.000.000 di luar biaya iuran yang telah dilunasi.

Apa yang Akan Berubah dengan Perpres Baru?

Jika Perpres penghapusan piutang dan denda ini disahkan, dampaknya bagi peserta Kelas 3 adalah:

1. Penghapusan Piutang: Tunggakan iuran bulanan yang menumpuk (misalnya menunggak 3 tahun) berpotensi dianggap lunas atau diputihkan.

2. Penghapusan Denda Layanan: Peserta tidak lagi dibebani denda 5% saat harus menjalani rawat inap mendadak setelah melunasi/mengaktifkan kembali kartunya.

3. Aktivasi Instan: Peserta bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan finansial dari masa lalu.

Catatan Penting: Batas 45 Hari

Saat ini, jika Anda melunasi tunggakan dan tidak menjalani rawat inap dalam waktu 45 hari, Anda tidak akan terkena denda sama sekali. Denda hanya muncul jika terjadi rawat inap dalam masa tenggang tersebut. (P-01)