JAKARTA, PARLE.CO.ID  — Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa efektivitas demokrasi Indonesia bergantung pada berfungsinya sistem trias politica secara seimbang dan saling mengawasi, bukan pada pengkultusan individu pemimpin.

Dalam kajian kebangsaan yang digelar DPP Partai Gelora di Jakarta, Jumat malam (26/12/2025), Fahri mengatakan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus sama-sama kuat agar mekanisme checks and balances berjalan efektif. Menurutnya, kegagalan melihat negara sebagai sebuah sistem kerap membuat publik terjebak pada penilaian yang ekstrem terhadap presiden.

“Dari masa ke masa, kita cenderung mendewa-dewakan presiden saat berkuasa, lalu memakinya ketika lengser. Ini bukan soal orangnya, tetapi soal lemahnya cara kita memandang negara sebagai sistem,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen) PKP) itu lagi.

Ia menyinggung pola serupa yang dialami para presiden Indonesia, dari Soekarno dan Soeharto hingga Joko Widodo. Fahri menilai puja-puji berlebihan saat berkuasa kerap berujung pada kebencian setelah masa jabatan berakhir, sebuah siklus yang dinilainya merusak nalar demokrasi.

Pengalaman pribadinya saat mengkritik Presiden Jokowi pun dijadikan contoh. Kala itu, kritik legislatif dianggap sebagai kebencian terhadap pemimpin, padahal merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

Fahri menekankan bahwa demokrasi yang sehat menuntut rakyat terus belajar memilih pemimpin secara rasional, sekaligus berani mengevaluasi sistem. Karena itu, Partai Gelora membuka ruang dialog untuk penyempurnaan sistem politik, termasuk mekanisme pemilu dan ketatanegaraan.

Ia juga menyatakan diskursus mengenai amandemen kelima UUD 1945 perlu dibuka, mengingat masih banyak persoalan yang muncul pasca-amandemen pertama hingga keempat. “Konstitusi adalah karya manusia. Ia harus terus dibahas dan disempurnakan agar sistem bernegara kita semakin solid,” ujar Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu. ***