JAKARTA, PARLE.CO.ID – Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi besar-besaran terhadap 68 jaksa di berbagai wilayah Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025. Langkah ini diambil menyusul masifnya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta penindakan internal terhadap jaksa-jaksa yang terlibat korupsi di daerah.
Kejagung Gerak Cepat Isi Kekosongan Jabatan dan Evaluasi Kinerja Pasca Sejumlah Pejabat Kejari Ditetapkan Tersangka
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa mutasi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan krusial agar pelayanan hukum tidak lumpuh. Salah satu poin penting dalam mutasi ini adalah penggeseran Afrillianna Purba dari jabatan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tangerang menjadi Kabid Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial di Kejagung.
“Mutasi dilakukan selain untuk penyegaran organisasi, juga sebagai evaluasi kinerja atas maraknya jaksa di daerah yang tersandung masalah hukum belakangan ini,” ujar Anang dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).
“Pembersihan” Internal dan Rentetan Kasus Korupsi
Berdasarkan laporan media online dan kronologi sepekan terakhir, mutasi ini merupakan respons atas rentetan kasus hukum yang mencoreng institusi Adhyaksa:
-
OTT Banten (17 Desember 2025): KPK menangkap Kasie Pidum Kejari Tigaraksa, Redi Zulkarnaen (RZ), terkait kasus pemerasan pihak berperkara. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Jampidsus Kejagung yang juga menetapkan jaksa HMK dan RV dari Kejati Banten sebagai tersangka.
-
OTT Kalimantan Selatan (18 Desember 2025): KPK menangkap Kajari Hulu Sungai Utara, Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), beserta Kasie Intel ASB dan Kasie Datun TAR. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap sejumlah dinas di Pemkab Hulu Sungai Utara.
-
Kasus Dana Baznas Sulsel: Jampidsus Kejagung menangkap Kajari Bangka Tengah, Padeli. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan uang saat menjabat sebagai Kajari Enrekang terkait pengurusan perkara penyimpangan dana Baznas di Sulawesi Selatan.
-
Sikap Jaksa Agung: ST Burhanuddin sebelumnya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK untuk membantu “bersih-bersih” di internal Kejaksaan. Mutasi ini dianggap sebagai langkah preventif untuk memutus rantai praktik pungutan liar dan pemerasan oleh oknum jaksa di level daerah.
Daftar Beberapa Pejabat yang Terlibat/Dimutasi (Desember 2025)
| Nama Jaksa | Jabatan Asal | Status Hukum / Keterangan |
| Afrillianna Purba | Kajari Kabupaten Tangerang | Dimutasi ke Pusat (Kejagung) |
| Redi Zulkarnaen | Kasie Pidum Kejari Tigaraksa | Tersangka (OTT KPK – Pemerasan) |
| Albertinus P. Napitupulu | Kajari Hulu Sungai Utara | Tersangka (OTT KPK – Pemerasan) |
| Padeli | Kajari Bangka Tengah | Tersangka (Suap Kasus Baznas Sulsel) |
Analisis: Pelimpahan Kasus Jaksa Banten dari KPK ke Jampidsus Kejagung
Fenomena pelimpahan perkara hasil Operasi Tangkap Tangkan (OTT) dari KPK ke internal Kejaksaan (Jampidsus) memicu diskusi mengenai efektivitas dan transparansi penegakan hukum terhadap oknum aparat penegak hukum (APH).
1. Dasar Hukum dan Mekanisme Koordinasi-Supervisi
Pelimpahan ini dimungkinkan melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi yang diatur dalam UU KPK. Sesuai Pasal 10A UU No. 19/2019, KPK berwenang mengambil alih perkara, namun dalam prakteknya, KPK juga dapat melimpahkan perkara kepada instansi asal (Kejaksaan) jika dianggap penanganan internal akan lebih efektif dalam konteks pengembangan kasus yang melibatkan lebih banyak oknum di institusi tersebut.
2. Efek “Bersih-Bersih” vs. Independensi
-
Keuntungan (Bersih-Bersih): Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjukkan sikap “nol toleransi”. Dengan menangani kasus ini sendiri, Kejagung ingin membuktikan bahwa mereka mampu menindak “anak kandung” mereka secara lebih berat dan tuntas melalui prosedur disiplin PNS sekaligus pidana khusus.
-
Risiko (Skeptisisme Publik): Publik sering kali khawatir akan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) jika sebuah institusi mengadili anggotanya sendiri. Muncul pertanyaan apakah hukuman yang diberikan akan seobjektif jika ditangani oleh lembaga eksternal seperti KPK.
3. Kecepatan Penindakan Struktural
Salah satu dampak positif dari pelimpahan ke Jampidsus adalah kecepatan eksekusi jabatan. Karena ditangani internal, Kejagung dapat secara paralel melakukan:
-
Pemberhentian sementara (non-aktif) dalam hitungan hari.
-
Mutasi jabatan struktural untuk mengisi kekosongan (seperti yang terjadi pada 68 jaksa).
-
Pemeriksaan etik oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) yang berjalan beriringan dengan penyidikan pidana.
4. Perbandingan Penanganan Perkara
| Aspek | Jika Tetap di KPK | Jika Dilimpahkan ke Jampidsus |
| Fokus Utama | Pembuktian tindak pidana korupsi/suap. | Pembuktian pidana sekaligus evaluasi manajerial institusi. |
| Dampak Karir | Menunggu putusan inkrah untuk pemecatan tetap. | Pencopotan jabatan bisa dilakukan lebih awal melalui SK Jaksa Agung. |
| Transparansi | Pengawasan publik sangat tinggi melalui persidangan Tipikor. | Bergantung pada keterbukaan Puspenkum dalam merilis progres penyidikan. |
Kesimpulan
Pelimpahan kasus Jaksa Redi Zulkarnaen dkk. ke Jampidsus merupakan ujian kredibilitas bagi Kejaksaan Agung. Jika Kejagung mampu memberikan tuntutan maksimal (seperti pada kasus Jaksa Pinangki atau kasus-kasus besar lainnya), maka ini akan memperkuat citra “bersih-bersih” internal. Namun, jika hukuman yang diberikan nantinya justru lebih ringan dari standar KPK, hal ini dapat mencederai kepercayaan publik terhadap semangat reformasi birokrasi di Korps Adhyaksa. (P-01)
