Kebijakan Dinilai Tidak Solutif dan Langgar HAM, Fokus Harusnya pada Penanggulangan Kemiskinan
Polemik Wacana Vasektomi bagi Penerima Bansos
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Wacana Gubernur Jawa Barat yang mewajibkan vasektomi bagi laki-laki miskin sebagai syarat penerima Bantuan Sosial (Bansos) menuai penolakan keras. Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Jawa Barat yang menilai kebijakan tersebut tidak tepat dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
MUI dan Dokter Tolak Kebijakan Diskriminatif
HNW menegaskan, wacana tersebut tidak hanya menimbulkan kegaduhan tetapi juga dinilai diskriminatif karena hanya menyasar warga miskin. Sementara, kelompok mampu dengan banyak anak tidak dikenakan syarat serupa. Selain itu, tidak ada bukti empiris bahwa vasektomi menjamin seseorang terbebas dari kemiskinan.
“Bansos adalah hak konstitusional warga, bukan alat untuk mengatur reproduksi. Negara wajib mengatasi kemiskinan tanpa syarat yang merugikan,” tegas HNW dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).
Bansos Harus Berbasis Data, Bukan Syarat Tambahan
Hidayat menjelaskan, mekanisme penyaluran Bansos sudah diatur secara nasional melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dengan pendataan dan pemeringkatan kesejahteraan. Tidak ada syarat tambahan seperti vasektomi dalam aturan resmi.
“Komisi VIII DPR sebagai mitra Kemensos juga tidak pernah menerima usulan kebijakan semacam ini. Gubernur seharusnya fokus pada efektivitas Bansos dan penciptaan lapangan kerja, bukan menambah masalah baru,” ujarnya.
Fatwa MUI: Vasektomi Haram Kecuali untuk Kesehatan
HNW mengingatkan, MUI telah mengeluarkan fatwa pada 2012 yang menyatakan vasektomi haram kecuali untuk alasan medis. Rekanalisasi (pembukaan kembali saluran reproduksi) juga tidak mudah dan mahal, sehingga tidak realistis bagi penerima Bansos.
“Mayoritas masyarakat Jawa Barat adalah Muslim yang menghormati fatwa ulama. Gubernur harus mendengarkan MUI dan mencari solusi bersama, bukan bersikeras dengan wacana yang kontraproduktif,” tegasnya.
Fokus pada Astacita, Bukan Kebijakan yang Memecah Belah
HNW menekankan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Gubernur Jawa Barat harus mendukung program nasional seperti Astacita Prabowo yang berfokus pada pembangunan SDM. Kebijakan daerah harus selaras dengan agenda pusat, bukan menciptakan polemik yang melemahkan harmoni sosial.
“Kemiskinan harus diatasi dengan kebijakan yang solutif, bukan dengan aturan yang justru menimbulkan masalah baru,” pungkas HNW. (P-01)
