PRANCIS, PARLE.CO.ID – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, menyuarakan urgensi reformasi sektor perumahan Indonesia di hadapan puluhan wali kota dunia dalam forum OECD Urban Days, yang digelar di Paris pada 14–17 April 2025. Kehadiran Indonesia ini menjadi bagian penting dari langkah menuju keanggotaan penuh dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Dalam pemaparannya, Fahri Hamzah menyoroti besarnya kebutuhan perumahan di Indonesia, yang saat ini mencatat backlog sebanyak 15 juta unit dan terdapat sekitar 26 juta rumah tidak layak huni. Ia menegaskan, langkah pertama untuk mengatasi krisis tersebut adalah melakukan deregulasi besar-besaran.
“Deregulasi akan memberikan akses yang membuat masyarakat lebih mudah memiliki rumah,” ujar Fahri dalam unggahannya di platform X, dikutip Kamis (17/5/2025).
Dikatakan bahwa pemain utama dalam sektor perumahan adalah rakyat dan swasta, bukan pemerintah.
“Pemerintah hanya bertugas melakukan perencanaan, penataan, dan menyederhanakan regulasi,” ujar Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 itu.
Forum OECD Urban Days dihadiri oleh puluhan kepala daerah dari berbagai negara, yang membahas strategi pembangunan kota di masa depan. Kehadiran Indonesia menjadi bagian dari rangkaian proses aksesi keanggotaan OECD, yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan.
Jika bergabung, Indonesia akan menjadi negara ketiga di Asia yang menjadi anggota OECD, setelah Jepang dan Korea Selatan. Keanggotaan ini diharapkan membawa dampak signifikan bagi peningkatan tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi, serta akselerasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju. ***
