JAKARTA, PARLE.CO.ID — Komisi V DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2025, yang dinilai lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana dalam Forum Legislasi bertajuk “Evaluasi Kebijakan Mudik 2025: Efektivitas, Tantangan, dan Rekomendasi untuk 2026”, yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/4/2025).
Menurut Danang, hasil evaluasi internal Komisi V DPR RI menunjukkan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah berhasil mengurai kepadatan arus mudik. Salah satu kebijakan yang dinilai efektif adalah penerapan work from anywhere (WFA) yang berhasil memecah puncak arus mudik sehingga tidak menumpuk pada satu akhir pekan saja.
“Ini berawal dari diskusi kami di Komisi V DPR RI. Himbauan WFA terbukti memecah pergerakan masyarakat, sehingga puncak arus mudik bisa terbagi antara 21-23 dan 27-28 Maret,” kata Danang.
Kementerian Perhubungan (Kemhub), juga mencatat adanya 146 juta pergerakan manusia selama masa mudik, atau setara lebih dari 50 persen populasi Indonesia. Fakta ini disebut Danang sebagai bukti urgensi penguatan koordinasi lintas sektor dalam manajemen mudik.
Ia juga menyoroti kebijakan tiket satu harga di Pelabuhan Merak untuk layanan eksekutif dan reguler yang dinilai mampu mengurai antrean panjang dan memperlancar distribusi kendaraan serta penumpang. Selain itu, kemantapan jalan oleh Kementerian PUPR, kesiapan Basarnas dalam tanggap bencana, serta strategi one way dari Korlantas turut disebut sebagai faktor kunci keberhasilan tahun ini.
Danang tak lupa mengapresiasi adanya diskon tarif tol dan angkutan udara, meskipun ia mendorong agar ke depan tarif pesawat bisa lebih terjangkau khususnya untuk rute jauh seperti Jakarta-Medan, Jakarta-Manado, dan lainnya.
“Ini semua menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti menurunnya pelayanan. Justru kinerja tahun ini menjadi bukti mudik bisa tetap aman dan nyaman,” tutup Danang.
Forum ini menjadi bagian dari agenda Komisi V DPR RI, dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk mudik 2026, dengan fokus pada inovasi kebijakan, sinergi lintas lembaga, dan peningkatan pelayanan publik, demikian Legiator dari Partai Gerindra menerangkan. ***
