BerandaLegislatifEddy Soeparno Dorong Revisi UU Pengelolaan Sampah untuk Atasi Krisis Lingkungan

Eddy Soeparno Dorong Revisi UU Pengelolaan Sampah untuk Atasi Krisis Lingkungan

Published on

spot_img

Regulasi Baru Diperlukan untuk Tangani Darurat Sampah

JAKARTA, PARLE.CO.ID – Wakil Ketua MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah guna menghadapi situasi darurat sampah di Indonesia. Dengan hanya 40 persen dari 56 juta ton sampah yang berhasil dikelola setiap tahunnya, Eddy menilai regulasi yang lebih relevan dan komprehensif harus segera diterapkan.

“Situasi ini bukan hanya menyebabkan masalah lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat serta memicu persoalan sosial yang berkepanjangan,” ujar Eddy saat menerima audiensi komunitas Plastic Guardians di Gedung Nusantara III, MPR, Senin (24/3/2025).

Peningkatan Anggaran untuk Pengelolaan Sampah

Salah satu poin utama dalam revisi UU tersebut adalah peningkatan alokasi APBN dan APBD untuk pengelolaan sampah. Saat ini, anggaran rata-rata yang dialokasikan pemerintah daerah untuk penanganan sampah hanya berkisar 0,4% hingga 0,7% dari total APBD, angka yang dinilai tidak cukup untuk menangani persoalan sampah secara optimal.

“Selama ini, penanganan sampah belum menjadi prioritas di daerah, sehingga masalahnya terus berlarut-larut setiap tahunnya. Dengan alokasi anggaran yang lebih besar, diharapkan pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Eddy.

Percepatan Infrastruktur dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Selain anggaran, revisi UU juga harus mencakup percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi berbasis energi terbarukan. Eddy menyoroti berbagai hambatan dalam implementasi proyek ini, seperti masalah perizinan, skema penyewaan aset daerah, tipping fee, insentif fiskal, serta harga jual listrik ke PLN.

“Kami terus mendorong perbaikan regulasi agar lebih banyak investor tertarik bermitra dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ini. Dengan nilai keekonomian yang lebih baik, investasi akan meningkat, yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan daerah,” tegasnya.

Dukungan untuk Komunitas Lingkungan

Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga memberikan apresiasi kepada Plastic Guardians, komunitas anak muda yang aktif dalam membersihkan dan mengelola sampah di Sungai Citarum, Jawa Barat. Ia mengakui bahwa penanganan sampah di sungai merupakan pekerjaan yang sangat berat, tetapi memiliki dampak besar terhadap ekosistem.

“Keberhasilan Plastic Guardians dalam mengelola sampah harus terus digaungkan sebagai contoh sukses. Ini bisa menjadi platform bagi daerah lain dalam mengembangkan strategi pengelolaan sampah yang lebih baik,” tutup Eddy. (P-01)

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...

FWK MENILAI KPK PENAKUT, PEMERINTAH TIDAK BOLEH ANTIKRITIK

Jakarta, Parle--Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengingatkan KPK harus memiliki keberanian dan konsistensi dalam penegakan...

More like this

BPI KPNPA RI Apresiasi Kejati Jabar Tahan Wakil Bupati Indramayu

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran...

BPI KPNPA RI Soroti Dugaan HP Ilegal di Lapas Perempuan Pekanbaru

Pekanbaru, Riau, Parle — Dugaan masih beredarnya telepon genggam (HP) ilegal di Lembaga Pemasyarakatan...

BPI KPNPA RI Desak Kapolri Beri Perhatian Kasus Irjen Sofyan Nugroho: Pejabat Polri Saja Menunggu Kepastian Hukum, Bagaimana Rakyat Biasa?

Jakarta, Parle – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik...