Langkah Strategis untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi
JAKARTA, PARLE.CO.ID — Kinerja perekonomian Indonesia saat ini memang menghadapi tantangan besar. Salah satu indikasinya adalah dinamika di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (18/3/2025), ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun drastis hingga 6,12% pada sesi pertama perdagangan. Kendati demikian, merespons situasi ini dengan kepanikan berlebihan justru tidak produktif. Yang lebih dibutuhkan adalah komunikasi yang efektif dari pemerintah mengenai langkah-langkah konkret dalam memperkuat ekonomi nasional.
Optimisme di Tengah Gejolak Pasar
Pemerintah diyakini akan mengambil kebijakan yang solutif untuk menstabilkan situasi ini. Ketika perdagangan BEI terpaksa dihentikan pada hari itu, di saat yang sama justru ada sinyal positif dari hasil lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN), yang berhasil meraup Rp28 triliun. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap memiliki kepercayaan dari investor dalam mengelola likuiditas negara.
Keberhasilan lelang SUN ini semakin menegaskan bahwa daya tarik surat utang negara tetap tinggi tanpa perlu memberikan imbal hasil tambahan demi menarik investor. Bahkan, penawaran yang masuk mencapai Rp61,75 triliun, atau 2,38 kali dari target indikatif Rp26 triliun. Menariknya, partisipasi investor asing dalam lelang ini juga cukup signifikan, dengan incoming bid mencapai Rp13,95 triliun atau 22,59% dari total penawaran.
Dari data ini, jelas bahwa kepercayaan investor—baik domestik maupun asing—terhadap pengelolaan ekonomi nasional masih cukup tinggi. Oleh karena itu, penurunan IHSG pada 18 Maret 2025 lebih disebabkan oleh pergeseran dana investor ke pasar surat utang negara, bukan karena hilangnya kepercayaan terhadap fundamental ekonomi nasional.
Peran Kebijakan Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi
Selain dari hasil lelang SUN, optimisme terhadap stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Pada Senin (17/3/2025), pemerintah mengumumkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diharapkan dapat mendorong konsumsi domestik. Langkah ini diambil meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam dua bulan pertama mengalami defisit Rp31,3 triliun atau sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pencairan THR mencerminkan keyakinan pemerintah terhadap ketahanan ekonomi nasional. Meskipun ekonomi belum sepenuhnya stabil dan masih ada tekanan dari berbagai sektor, Indonesia belum masuk ke dalam zona resesi yang biasanya ditandai dengan pertumbuhan negatif secara berturut-turut.
Tantangan Ekonomi: Fluktuasi IHSG, Depresiasi Rupiah, dan Pengangguran
Keadaan ekonomi yang penuh tantangan ini semakin diperburuk oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang saat ini telah menyentuh level Rp16.500-an per dolar AS. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 menunjukkan jumlah pengangguran mencapai 7,47 juta jiwa, dan angka riil diperkirakan lebih tinggi dari itu. Jumlah kelas menengah juga mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024.
Dampak dari ketidakstabilan ekonomi ini pun terasa di sektor industri. Banyak pabrik yang tutup, disertai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan saat ini untuk segera mengambil langkah-langkah pemulihan.
Ketidakpastian Global dan Upaya Pemerintah dalam Mengelola Ekonomi
Ketidakpastian global juga memperburuk situasi. Perang tarif antara Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko meningkatkan tekanan ekonomi dunia. Akibat kebijakan Presiden Donald Trump, ketiga negara tersebut saling memberlakukan tarif tinggi yang berimbas pada ekonomi global. Uni Eropa pun turut terseret dalam perang dagang ini.
Di tengah kondisi ini, pemerintah Indonesia berupaya menstabilkan ekonomi dengan memperbaiki tata kelola APBN. Presiden Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi dan membentuk badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri demi memperkuat ekonomi nasional.
Karena Danantara baru berdiri pada 24 Februari 2025, masyarakat dan investor masih menunggu program serta rencana aksi dari badan ini. Namun, diharapkan dalam waktu dekat Danantara dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional.
Revitalisasi UMKM sebagai Pilar Perekonomian Nasional
Selain menunggu realisasi program Danantara, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga perlu mendapatkan perhatian lebih. UMKM telah terbukti sebagai pilar utama perekonomian nasional, dengan kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja.
Pada awal 2020-an, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit usaha, tetapi sebagian besar mengalami kebangkrutan akibat pandemi dan berbagai faktor lainnya. Untuk mendukung sektor ini, Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 yang menghapus piutang macet lebih dari satu juta pelaku UMKM dengan total nilai Rp14 triliun.
Dengan kebijakan ini, diharapkan UMKM dapat kembali beroperasi dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Ditambah dengan realisasi program Danantara, langkah ini dapat menjadi stimulus utama dalam memperkuat kinerja ekonomi Indonesia ke depan.
Meski perekonomian nasional sedang tidak dalam kondisi ideal, pemerintah telah menunjukkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini. Anjloknya IHSG tidak perlu disikapi dengan kepanikan berlebihan karena dinamika di pasar saham merupakan bagian dari pergeseran investasi yang wajar. Selama pemerintah terus mengomunikasikan kebijakan yang jelas dan proaktif, optimisme terhadap pemulihan ekonomi Indonesia tetap terjaga. (P-01)
Oleh Bambang Soesatyo
Anggota DPR/Ketua MPR ke-15/Ketua DPR ke-20/Ketua Komisi III DPR ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan)
