BerandaUncategorizedAnggota DPR Usulkan Revisi UU Haji dan Umrah Atur Spesifikasi Pesawat untuk...

Anggota DPR Usulkan Revisi UU Haji dan Umrah Atur Spesifikasi Pesawat untuk Keselamatan Jamaah

Published on

spot_img

Hidayat Nur Wahid: Perlu Standar Ketat untuk Pesawat Haji demi Jaminan Keselamatan dan Kenyamanan Jamaah

JAKARTA, PARLE.CO.ID —  Anggota Komisi VIII DPR  Hidayat Nur Wahid (HNW), mengusulkan agar revisi Undang-Undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah turut mengatur spesifikasi pesawat dan maskapai penerbangan yang digunakan untuk memberangkatkan jamaah. Usulan ini disampaikan dalam rangka memastikan keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan yang setara bagi seluruh jamaah.

“Selain istitha’ah kesehatan, penting juga istitha’ah penerbangan. Mestinya ada seleksi dan kualifikasi yang ketat agar pesawat yang digunakan benar-benar memenuhi standar,” ujar HNW dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (26/2/2025).

Spesifikasi Pesawat untuk Jamaah Haji

HNW menjelaskan bahwa spesifikasi pesawat yang dimaksud mencakup serangkaian karakteristik teknis, seperti jenis pesawat, kapasitas penumpang, jarak tempuh, mesin, sistem keselamatan, serta fasilitas di dalam kabin. Menurutnya, regulasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh jamaah mendapatkan fasilitas yang setara, baik saat keberangkatan maupun kepulangan.

“Pesawat yang digunakan harus memiliki kualifikasi tertentu agar aspek keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan dapat terjamin,” tegas HNW. Ia menambahkan, dengan adanya aturan ini dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pemerintah dan DPR tidak perlu lagi melakukan pembahasan berulang setiap tahun terkait jenis pesawat yang digunakan.

Pembahasan Intensif RUU Haji dan Umrah

Saat ini, Panitia Kerja (Panja) RUU Haji dan Umrah dari Komisi VIII DPR tengah melakukan pembahasan intensif dengan berbagai pihak. RUU ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025 dan diharapkan dapat memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk dalam aspek transportasi udara.

HNW menegaskan bahwa revisi UU ini harus memiliki daya ikat yang kuat. “Dalam konteks pembuatan UU, bagaimana ini ada daya ikatnya sehingga nanti tidak asal membuat ketentuan, tapi memang ada undang-undangnya,” ujarnya.

Maskapai yang Melayani Penerbangan Haji

Hingga saat ini, maskapai yang biasa melayani penerbangan haji antara lain Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Namun, spesifikasi pesawat yang digunakan masih bergantung pada kebijakan tahunan dan kesepakatan antara pemerintah dan maskapai penyedia layanan.

Dengan adanya usulan ini, diharapkan ke depan akan ada standar yang jelas dan mengikat terkait spesifikasi pesawat yang digunakan untuk penerbangan haji dan umrah. Hal ini diyakini akan meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan bagi jamaah. (P-01)

 

Media kami tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun. Jika Anda merasa analisis kebijakan di artikel ini bermanfaat, bantu kami tetap independen dengan berdonasi mulai dari Rp10.000.

Latest articles

Penjelasan Kejagung: Febrie Adriansyah dan Don Ritto Baru Jadi Tersangka di Kasus Asabri

Perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret sejumlah nama penting kembali menjadi sorotan publik....

Once Mekel Desak Percepat Revitalisasi Taman Budaya demi Dongkrak Ekonomi Kreatif

Di tengah upaya memperkuat ekosistem kebudayaan nasional, keberadaan taman budaya dinilai masih belum dimanfaatkan...

PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Penelusuran aliran dana menjadi salah satu kunci untuk mengungkap dugaan korupsi dan tindak pidana...

Puan Maharani: Sekolah Harus Jadi Ruang Aman, Kasus MAN 3 Padang Tak Boleh Terulang

Di tengah meningkatnya tantangan yang dihadapi remaja di era digital, kasus yang terjadi di...

More like this

Penjelasan Kejagung: Febrie Adriansyah dan Don Ritto Baru Jadi Tersangka di Kasus Asabri

Perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret sejumlah nama penting kembali menjadi sorotan publik....

Once Mekel Desak Percepat Revitalisasi Taman Budaya demi Dongkrak Ekonomi Kreatif

Di tengah upaya memperkuat ekosistem kebudayaan nasional, keberadaan taman budaya dinilai masih belum dimanfaatkan...

PPATK Siap Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi dan TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Penelusuran aliran dana menjadi salah satu kunci untuk mengungkap dugaan korupsi dan tindak pidana...