Bulan Puasa Tahun ini Diperkirakan Masyarakat Indonesia akan Lebih Menderita Dibandingkan Tahun Sebelumnya
JAKARTA, PARLE.CO.ID – Ramadan 2025 yang jatuh pada awal Maret semakin dekat, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Kondisi ini semakin memperburuk tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya kelas menengah.
Pengamat ekonomi Salamuddin Daeng berbicara dalam Dialektika Demokrasi bertema ‘Antisipasi Lonjakan Harga Sembako Jelang Puasa’, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2205) menilai bahwa kondisi perekonomian kelas menengah semakin terjepit menjelang bulan puasa tahun ini.
“Bulan puasa tahun ini saya perkirakan masyarakat Indonesia akan lebih menderita dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Salamuddin.
Deflasi Mengindikasikan Daya Beli Masyarakat Semakin Menurun
Menurutnya, deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September 2024 mengindikasikan daya beli masyarakat semakin melemah. Bahkan, tidak ada kebijakan yang mampu mengubah tren deflasi menjadi inflasi yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi.
“Ini jelas berbahaya. Jika daya beli terus melemah, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin sulit dicapai,” imbuhnya seraya juga menyoroti upaya Bank Indonesia (BI), dalam mendorong masyarakat untuk lebih banyak berbelanja guna mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Pemutusan Hubungan Kerja Berimbas pada Anjloknya Daya Beli
Namun upaya tersebut, menurut Salamuddin, gagal karena banyak sektor justru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang berimbas pada anjloknya daya beli masyarakat.
“Karena daya beli turun drastis, harga-harga ikut menurun. Saya pantau data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Januari 2025 kondisi ini belum pulih,” tambahnya.
Solusinya Segera Mengambil Langkah Strategis
BPS mencatat bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 0,76% secara tahunan (year on year/YoY). Meski ada kenaikan harga dibanding Januari 2024, ekonomi Indonesia justru mengalami deflasi jika dibandingkan antara Desember 2024 dan Januari 2025.
Sebagai solusi, Salamuddin meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Salah satu yang ia dorong adalah percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Februari dan Maret 2025.
“Jika ingin meningkatkan daya beli, satu-satunya cara yang tersisa adalah percepatan distribusi bansos. Perputaran uang saat ini sangat lemah, dan bansos bisa menjadi solusi cepat untuk meringankan beban masyarakat,” tutup Salamuddin Daeng. (P-01)
